JAKARTA– Ledakan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah membuktikan tindakan antisipatif pemerintah masih lemah sehingga aksi terorisme masih terulang dan terjadi lagi.

Tokoh Muhammadiyah Buya Ahmad Syafi’i Maarif mengatakan, dengan perangkat, aparat, serta kewenangan yang dimiliki, pemerintah seharusnya bisa mencegah serta mendeteksi bom sebelum meledak serta menindak semua pelakunya. “Kejadian bom di Solo ini bagian dari rentetan kejadian yang saling terkait. Mestinya bisa dicegah seandainya aparat bisa bekerja dengan baik,”tegas Buya Syafi’i di Jakarta kemarin.

Buya mengatakan, semua masyarakat Indonesia sebenarnya memberi kesempatan sangat luas kepada aparat pemerintah untuk bekerja. Baik intelijen, kepolisian maupun instansi lainnya.Namun,akibat kurang baiknya kinerja aparat tersebut, rasa aman masyarakat telah dirampok oleh teroris. Terlebih, isu bom ini sangat sensitif dan mengancam kerukunan umat beragama. “Malah kita jadi bertanyatanya, apakah intelijen bekerja atau tidak? Sebab, bom terjadi tanpa pandang bulu. Kemarin di masjid, sekarang gereja, bahkan kantor polisi juga dibom. Rasa aman sudah tidak dijamin di negara ini,” tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Menurut dia, aparat penegak hukum dan instansi/lembaga negara yang berwenang semestinya lebih sigap untuk mengusut akar pelaku bom di Indonesia sebelum terulang.Peledakan bom yang terus terjadi,ujarnya,akan menyudutkan nama Islam sekaligus mencoreng nama Indonesia di dunia internasional. “Kita menjadi terpojok dan rasa aman sudah semakin sulit didapat.Bom ini terjadi ketika suasana di negara kita mulai kondusif. Bagi PBNU dan teman- teman ormas lainnya, kejadian ini makin menyulitkan kami memperbaiki citra, perbaikan nama Islam, dan kehidupan beragama di Indonesia,” tegas Said Aqil.

Pendapat sama disampaikan pengamat terorisme Mardigu. Menurut dia,insiden bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah, lebih disebabkan lemahnya intelijen polisi maupun lembaga intelijen yang ada. Menurut dia, seharusnya polisi sudah bisa mengantisipasi pecahnya insiden tersebut. Terjadinya ledakan yang hampir serupa dengan insiden bom bunuh diri di Cirebon, ujarnya, adalah dampak dari konflik horizontal di Ambon maupun Papua yang hingga kini belum bisa diselesaikan oleh intelijen dan kepolisian.

Selain lemahnya BIN dan intelijen kepolisian, Mardigu juga mengatakan,insiden Solo disebabkan tidak adanya koordinasi antara kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).“Mereka (pelaku) balas dendam atas apa yang terjadi di negara ini,” ungkap Mardigu kepada SINDOdi Jakarta kemarin. Dia mengatakan, di Ambon ada konflik horizontal.Polisi menangani kasus tersebut dan melarang siapa pun yang dicurigai akan berupaya dan potensial untuk menciptakan konflik di sana.Namun,polisi tidak mengantisipasi mereka akan berbuat sesuatu di Pulau Jawa.“Maka, mereka langsung berbuat teror karena tujuan mereka datang ke Ambon dihalang-halangi pihak kepolisian,”paparnya.

Mardigu juga mengungkapkan, akhir-akhir ini siapa pun secara individu dan tanpa terorganisasi bisa berbuat teror. Terlebih, bom di Solo tidak dirancang dan direncanakan oleh teroris profesional.Ini terlihat dari bom yang berdaya ledak rendah.“Ini bukan direncanakan oleh jaringan yang besar, tapi dia berbuat atas simpati dan balas dendam.Kita bisa analisis dari tempat yang diledakkan,”jelasnya. Pelaku, ujarnya, merupakan seorang simpatisan dari kelompok-kelompok pelaku teror terdahulu, tetapi tidak menjadi bagiannya. Saat ini, pelaku teror bisa datang dari kalangan mana pun tanpa harus dikomandoi oleh seorang amir atau pimpinan.

“Yang pasti, dia atau kelompoknya bisa bikin bom meskipun bomnya juga masih amatir dan paling hanya 5–10 kg,”tandasnya. Apa yang terjadi di Solo, menurut Mardigu,merupakan bukti bahwa BNPT,badan yang selama ini ditugasi dan difungsikan sebagai pencegah aksi terorisme, telah gagal total. “Secara luas, analisis paling umum tentang insiden ini adalah pemerintah melalui kepolisian, BIN maupun BNPT sudah gagal dalam melindungi warganya dari ancaman teror,” tandasnya. Pengamat intelijen Soeripto mengatakan, apa yang terjadi di Solo memiliki keterkaitandenganperistiwa peledakan di Ambon yang terjadi pada Sabtu (24/9) pukul 23.00 Wita.

Dia juga mengatakan,apa yang terjadi di Solo juga sudah diset sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok tertentu.“Kalau (menurut) hemat saya, ini ada hubungan dengan rancangan UU Intelijen. Ada kelompok yang berkepentingan dengan UU tersebut, lalu mengeset beberapa insiden, termasuk insiden di Solo dan Ambon,” paparnya. Soeripto mengatakan, semua insiden ini sengaja diciptakan agar ada semacam pembenaran dalam UU Intelijen untuk bertindak represif. “Ada pihak yang berkepentingan di sini dan ada tangan yang sangat kuat untuk mengeset ini,”ujarnya. muhammad sahlan/ krisiandi sacawisastra 

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430665/