|
BUNG Hatta dalam kritiknya kepada Bung Karno
yang dinilai telah membunuh demokrasi atas nama "Demokrasi
Terpimpin", pada 1960, mengutip pengarang Jerman, Schiller, yang
menyatakan: "Suatu masa besar dilahirkan abad, tetapi masa besar menemui
manusia kecil."
Hatta melihat, setelah 15 tahun merdeka, para
pemimpin Indonesia menyia-nyiakan peluang besar yang diberikan sejarah,
sehingga mereka gagal membangun sebuah sistem politik yang sehat. Partai-partai
terlibat dalam sengketa berketiak ular, yang kemudian membuat Bung Karno
menjadi tidak sabar.
Maka, melalui sebuah dekrit, ia membubarkan Majelis Konstituante pada 1959,
membekukan UUDS, dan memberlakukan kembali UUD 1945. Pada 1961, parlemen pun
mengalami nasib yang sama. Dengan demikian, partai-partai telah menggali
kuburnya sendiri dalam sebuah pusara politik. Tenggang waktu 15 tahun ternyata
belum cukup bagi bangsa ini untuk belajar bagaimana mengisi kemerdekaan, agar
rakyat terbebas dari penderitaan lahir-batin. Harapan orang banyak lebih sering
dijawab dengan retorika kosong.
Kini, kita berada di awal abad ke-21. Rasa-rasanya kita belum banyak beranjak
dari posisi sebagai bangsa yang belum pandai belajar dari kegagalan-kegagalan
masa lampau. Pentas nasional masih saja dipenuhi manusia-manusia kerdil yang
rabun ayam. Saling berebut posisi dan keuntungan jangka pendek, jika perlu
melalui money politics. Sebagian memang telah menjadi kaya secara mendadak
berkat hoki politik yang menyertainya. Moral politik sudah lama menghilang.
Hanya sedikit yang menghiraukan nasib bangsa yang sedang terpuruk dan merana,
dengan angka pengangguran sekitar 41 juta, ini.
Rakyat sudah terlalu lama dijadikan kelinci percobaan oleh para pemimpin yang
telah lupa lautan, lupa daratan. Ajaibnya, sebagian rakyat justru seperti
menikmati situasi yang sedang gerah dan tidak menentu ini. Quo vadis Indonesia?
Inilah pertanyaan yang menghinggapi sebagian besar orang yang berpikir.
Pertanyaan itu belum jelas jawabannya hingga saat ini.
Sejak proklamasi, kita telah memiliki empat presiden: Soekarno (1945-1966),
Soeharto (1966-1998), Habibie (1998-1999), dan Abdurrahman Wahid (1999-), yang
memerintah dalam periode yang bervariasi.
Dua yang pertama cukup lama, yang ketiga hanya 17 bulan, sedangkan yang keempat
sedang berada dalam bidikan Sidang Istimewa MPR, 1 Agustus nanti, jika tidak
dipercepat. Akhir karier dua presiden pertama tidaklah elok, sama-sama dihujat
dan menjadi bulan-bulanan pers dan demo. Habibie bernasib lebih terhormat,
karena setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak mayoritas anggota MPR, ia
mundur sebagai calon presiden untuk periode berikutnya. Maka, muncullah nama
Abdurrahman Wahid yang diusulkan secara tergopoh- gopoh, oleh kelompok yang
menyebut dirinya "poros tengah".
Dengan mengalahkan Megawati dalam Sidang Umum MPR 1999, terpilihlah Abdurrahman
Wahid sebagai presiden keempat RI. Banyak harapan mula- mula tertumpah pada
tokoh yang digelari humanis itu. Tetapi, setelah berjalan sekitar 20 bulan,
yang terlihat justru keadaan Indonesia yang makin parah. Belum satu pun masalah
fundamental bangsa: politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan moral, yang bisa
dipulihkan secara berarti. Ibarat kapal, republik ini seperti berlayar tanpa
kompas. Tabrak kiri, tabrak kanan, tanpa henti. Atau, apakah kita memang akan
tenggelam di bawah seorang nakhoda yang tak mengenal arah?
Banyak orang berpendapat, sumber keruwetan itu justru melekat pada perilaku
presiden sendiri, dengan gaya kepemimpinannya yang semau gue, seperti dia bukan
seorang presiden dari sebuah bangsa besar. Bila memecat menterinya, sering
tanpa sopan santun. Korban pertama adalah Jenderal Wiranto, kemudian disusul
oleh banyak yang lain. TNI dan Polri diobok-obok. Ancaman dekrit meluncur
berkali-kali. Orang lalu sama bertanya: masih adakah etika politik? Abdurrahman
tampaknya telah menyia-nyiakan peluang emas yang diberikan sejarah kepadanya,
padahal ia hanya tokoh dari sebuah partai kecil.
Poros tengah akhirnya menyesal, tetapi seperti kata pepatah: menyesal kemudian
tiada guna. Kini, di atas ring pertarungan politik ada tontonan menarik: antara
presiden dan rivalnya, DPR/MPR. Siapa yang berjiwa kerdil akan segera terlihat
setelah pertarungan itu. Adapun nasib rakyat banyak tampaknya belum sempat
dipikirkan oleh semua pihak, sebab bangsa ini sedang sibuk menggelar
pertarungan habis-habisan itu. Mudah-mudahan tidak akan ada darah tertumpah.
Setelah itu, bangsa ini harus normal kembali, siapa pun nakhodanya nanti. Kita
semua telah sangat lelah dan letih.
Indonesia jelas memerlukan suasana baru, dan mungkin juga nakhoda baru yang
pandai belajar dari kegagalan di masa silam. Mungkin nakhoda itu tidak perlu
terlalu pintar, tetapi yang rendah hati, pandai memilih para pembantunya, mau
mendengarkan orang lain melalui telinga batin. Di atas itu semua, ia harus
sadar betul bahwa tantangan yang tengah dihadapi bangsa ini benar-benar
kompleks dan teramat berat.
Dosa dan dusta masa lampau telah membawa kita pada situasi nahas seperti
sekarang ini. Janganlah volume dosa dan dusta itu diperbesar lagi, karena kita
sudah berada di ambang batas kesabaran. Bila MPR masih gagal juga mencari
nakhoda yang tepat dalam cuaca buruk dan situasi kritis ini, mari kita akui
bersama bahwa kita memang bangsa kerdil, jika bukan bangsa budak.
Budak bukan karena kakinya dirantai, melainkan dalam pengertian telah
kehilangan jiwa merdeka. Rayuan uang dan kedudukan telah melumpuhkan hati
nurani dan menidurkan akal sehat. Alangkah malangnya nasib Indonesiaku!
 |
Publikasi 
