|
IBN Batutah, pengelana muslim jauh di abad-abad
silam, kabarnya menyebut Maluku sebagai Jazirat Al-Muluk (Semenanjung
Raja-raja), saking banyaknya jumlah tokoh panutan karismatik (raja) di pelbagai
penjuru negeri itu. Dari sudut tinjauan perdagangan global masa lalu, Maluku
dikenal sebagai pusat rempah-rempah, seperti cengkeh, pala, dan fuli, yang pada
saat itu tidak dijumpai di belahan dunia lain.
Agama Islam bertapak di sana sejak abad ke-14,
sebagai agama resmi Kesultanan Ternate. Islamlah yang kemudian membentengi
Maluku -sekalipun tidak seluruhnya berhasil- dari serbuan penetrasi Eropa:
Portugis (abad ke-16) dan VOC Belanda (abad ke-17).
Ada dua tujuan yang hendak diraih orang Eropa di Maluku: berdagang dan
menyiarkan agama. Portugis dengan Katoliknya, Belanda dengan Protestannya.
Dalam pergumulan antara kedua kekuatan Eropa itu, Katolik terdesak, Protestan
unggul. Dengan demikian, pergumulan yang lebih seru kemudian adalah antara
Islam dan Protestan, sampai hari ini.
Menghadapi kekuatan asing itu, umat Islam sudah sejak abad ke-16 menyatakan dan
melakukan jihad. Tetapi, pihak musuh sering unggul dalam persenjataan dan
teknik perang. Namun, secara keseluruhan, di Maluku sampai hari ini, populasi
muslim masih lebih banyak dibandingkan dengan Kristen (60:40). Dalam lingkungan
Kristen sendiri, perbandingannya adalah: 35% Protestan, dan 5% Katolik.
Di kalangan Protestan memang terdapat kelompok agresif, radikal, dan militan,
yang ingin secepatnya mengubah perimbangan pemeluk agama antara Islam dan
Kristen. Deklarasi RMS (Republik Maluku Selatan) pada 18 Januari 1950 adalah di
antara usaha mereka untuk menciptakan sebuah republik mayoritas Kristen di
kawasan itu.
Sekalipun sudah ditumpas, RMS sebagai cita-cita politik tidak pernah mati di
kawasan itu. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kekuatan neo- imperialis
melalui agen-agen domestiknya juga telah turut dalam drama maut di Maluku kini.
Era reformasi adalah saat yang tepat untuk sekali lagi meminta perhatian dunia
akan eksistensi RMS itu, dengan dukungan kuat dari sementara gereja dan
tokoh-tokoh mereka yang bermukim di Belanda. Merekalah tampaknya yang diam-diam
memasok senjata organik ke Maluku. Akibatnya, umat Islam yang lugu itu menjadi
sasaran pembantaian sejak setahun yang lalu, diawali dengan Idul Fitri Berdarah
pada 19 Januari 1999, sampai hari ini. Ingat, ulang tahun RMS pada 18 Januari.
Ungkapan jihad terpaksa disegarkan kembali, setelah di berbagai tempat di sana
umat Islam diserang oleh kelompok-kelompok bersenjata organik berkat bantuan
asing itu. Ini ditambah lagi karena ada pihak aparatur keamanan dan oknum pemda
yang sudah tidak netral lagi. Jika saja ada netralitas dari aparatur, dan umat
Islam punya senjata yang seimbang, barangkali saja pembantaian tidak akan
berlaku, sebab melawan untuk mempertahankan diri merupakan bagian dari prisip
jihad dalam lslam.
Dari informasi otentik terakhir yang kita terima, pada tingkat akar rumput, di
Ambon khususnya, umat Islam pun sudah muak dengan kata damai, sebab selalu saja
dikhianati. Kalau situasi psikologis sudah berada pada point of no return
seperti itu, kita dapat membayangkan bahwa kematian bukan lagi sesuatu yang
ditakuti, melainkan dihadang setiap saat.
Apakah begini cara kita mengurus bangsa ini, membiarkan berlakunya dendam sejarah
tak berkesudahan dengan korban yang terus berjatuhan? Agama dan akal sehat
jelas mengutuk semua cara semacam itu, kecuali agama yang dipakai sebagai alat
dan kendaraan politik. Semua agama dapat saja disalahgunakan untuk
tujuan-tujuan jahat seperti yang sedang kita saksikan di panggung sejarah dalam
berbagai periode. Apa yang terjadi di Maluku adalah penyalahgunaan agama demi
meraih tujuan duniawi yang rendah dan amoral.
Sampai hari ini, rakyat kita di kawasan itu berbunuh-bunuhan, sementara
aparatur seperti membiarkan semuanya itu berlaku. Dengan kenyataan itu, jika
umat Islam dipaksa untuk menyatakan jihad dalam membela diri dan kehormatan
agama mereka, apa yang salah? Lembaga swadaya masyarakat dan bahkan Komnas HAM
yang biasanya sangat lantang bersuara, dalam kasus Maluku, mengapa lebih banyak
bungkam?
Dalam kapasitas sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, saya bersama Ketua
PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Maluku, dan seorang teman dari Makassar,
pada 11 Januari lalu menemui Kasum TNI Letnan Jenderaal Suaidi Marasabessy di
Markas Besar TNI Cilangkap. Kami mohon agar penyerangan dan pembunuhan terhadap
umat Islam di Maluku dihentikan segera.
Kita semua berharap agar cara-cara kolonial, baik Portugis dan Belanda, jangan
dilanjutkan, sebab akibatnya akan sangat fatal bagi sesama dan bangsa Indonesia
yang kini masih belum putus dirundung malang.
Di samping fatal, cara-cara serupa itu adalah sisa sampah peradaban yang
semestinya sudah kita masukkan ke dalam museum sejarah untuk selama- lamanya.
Ingat sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
Mengapa sebagian anak bangsa ini justru masih bertualang dalam kebiadaban?
Akhirnya, kita ingatkan agar pejabat-pejabat tinggi negara jangan mengeluarkan
pernyataan-pernyataan ngawur yang hanya akan memperburuk situasi di Maluku yang
memang sudah buruk itu. Berhematlah dalam memproduksi pernyataan, dan
belajarlah memasang telinga ke bumi agar informasi yang diterima bersifat
akurat, jujur, adil, dan komprehensif. Bangsa ini sudah sangat lelah dengan
perangai elite politik selama ini.
* Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta.
 |
Artikel 
