|
SEBENTAR lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan RI
yang ke-53 dengan perasaan gembira bercampur pilu. Pengalaman manis dan pahit
telah bersama-sama kita lalui. Berbagai sistem politik, dengan para aktor dan
ideologi masing-masing yang katanya untuk mencapai tujuan kemerdekaan berupa
terciptanya sebuah masyarakat yang adil dan makmur, telah pula dicoba.
Terakhir, telah dioperasikan pula apa yang
disebut dengan sistem Demokrasi Pancasila, dengan pemerintahan Orde Baru
(Orba)-nya sebagai antitesis terhadap Orde Lama (Orla) yang hanya bertahan
selama enam tahun (1959-1965). Orba dengan pembangunan ekonominya selama lebih
dari 30 tahun yang semula dibanggakan itu akhirnya berantakan dengan cara yang
sangat merisaukan dan melelahkan. Dengan demikian, Orla dan Orba telah
mengakhiri kariernya masing-masing dengan mewariskan malapetaka
multidimensional kepada bangsa ini: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang
paling menderita adalah rakyat banyak yang dijadikan sebagai kelinci percobaan
oleh berbagai sistem yang dibangun atas fondasi neofeodalisme yang sudah sangat
lapuk dan memuakkan.
Yang ajaib, kedua sistem itu secara teoretis dan verbal sama- sama berlindung
di bawah payung Pancasila dengan segala nilainya yang luhur. Tapi apa yang
berlaku dalam praktek adalah pelecehan dan pengkhianatan terhadap seluruh nilai
yang diagungkan itu. Moral kita ternyata rapuh. Orla telah menyeret bangsa ini
ke kutub kiri dunia yang menyengsarakan, sementara Orba ke kutub kapitalisme
kolutif yang sangat kotor dan zalim. Orba secara resmi baru tumbang pada 21 Mei
lalu, dengan virus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih
"setia" bersama kita sampai hari ini.
Pohon besarnya memang telah ditumbangkan, tapi pohon-pohon yang lebih kecil
banyak yang masih utuh dengan jangkauan guritanya yang telah melilit dan
mencekik leher rakyat selama ini. Metafora gurita dalam konteks ini mungkin
terasa ganas, tapi rakyat yang pernah merasakan lilitan tangannya tak akan
keberatan dengan ungkapan itu, karena cengkeramannya yang mematikan.
Maka, sejak dua bulan terakhir ini, hebohlah sebuah kabupaten di Sumatera
Barat, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, karena ulah bupatinya yang otoriter
dalam menjalankan tugasnya di kabupaten yang kaya tapi agak terbelakang itu.
Menurut informasi otentik yang kami terima, "raja lokal" ini terbiasa
melayangkan tangannya untuk menempeleng rakyatnya yang tak berdaya, di samping
gurita KKN-nya yang telah merayap ke mana-mana. Sang bupati yang kolonel,
dengan masa jabatan 1995-2000, kini digugat rakyat untuk segera mundur dari
jabatannya. Rakyat sudah sangat kesal dengan segala tindakannya. Akibat desakan
rakyat, DPRD-nya pun menyetujui tuntutan itu. Semua tuntutan dan dokumen yang
bersangkutan dengan protes itu telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Yang dinantikan orang sekarang adalah tindakan Menteri Dalam Negeri Syarwan
Hamid untuk secepatnya mengirim tim pencari fakta ke daerah tersebut demi
mengetahui situasinya dari dekat serta mengumpulkan informasi secara jujur dan
objektif tentang ulah bawahannya yang telah mencoreng nama baik ABRI dan
menjadi sasaran demo itu.
Menurut dokumen tertulis yang ada, tuntutan rakyat tersebut sama sekali tidak
mengada-ada. Semuanya berdasarkan pada pengalaman pahit rakyat di kabupaten itu
selama ini. Bupati, menurut dokumen itu, juga terlibat dalam berbagai kegiatan
bisnis dengan memposisikan saudara dan kawan sekampungnya di tempat-tempat
strategis. Nepotisme memang telah lama mengepung republik ini, dari utara
sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, dari Jakarta sampai ke
bagian-bagian lain di seluruh Nusantara -termasuk ke Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung. Sungguh keadaan ini amat memalukan dan menyakitkan.
Yang mungkin tidak banyak diketahui orang, ayah sang bupati ternyata seorang
tokoh masyarakat dan tokoh pergerakan yang disegani -kebetulan saya kenal
secara pribadi. Saran saya adalah agar posisi ayah sebagai tokoh masyarakat itu
hendaknya dipertimbangkan oleh anak dalam bertindak sebelum segala sesuatu
menjadi makin runyam dan tak terkendali. Ingatlah kasus Bupati Bantul di
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kini telah jatuh secara tidak
nyaman. Sekiranya pohon besarnya tidak tumbang di Jakarta, posisi Bupati Bantul
tentu masih dalam perlindungan. Apakah bupati-bupati lain mau mengikuti jejak
mitranya di Jawa, yaitu turun secara tidak terhormat?
Kita kini hidup dalam suasana yang telah berubah secara drastis. Setelah sekian
lama bangsa ini dipasung, akhirnya masyarakat tak tahan lagi. Orang sudah muak
dengan segala macam kepalsuan serta keculasan dalam politik dan ekonomi Orba
yang semula dielukan. Tapi akibat dosa kumulatif yang dilakukannya, akhirnya
diruntuhkan. Apakah "raja-raja lokal" tidak menyadarinya? Arogansi
kekuasaan sedang digoyang di mana-mana, sebab memang sudah harus dimasukkan ke
museum sejarah untuk selama-lamanya, jika bangsa yang lagi terpuruk ini mau
diselamatkan. Kolusi birokrasi dan pengusaha selama ini telah hampir
menenggelamkan kapal republik. Kita mengemis kepada IMF, Bank Dunia, dan
lain-lain untuk menolong rakyat yang sedang lapar, sementara kabarnya sekitar
US$ 100 milyar harta orang- orang tertentu diparkir di luar negeri. Di mana
sebenarnya hati nurani sekarang ini?
Keluhan dan jeritan rakyat Sawahlunto/Sijunjung ini hendaknya diperhatikan
Menteri Dalam Negeri. Bupati bertipe semacam ini masih bertebaran di mana-mana
di seluruh Tanah Air. Dan hal itu menyebabkan pembusukan meluas, seperti proses
pembusukan ikan. Pertama bermula di kepala, kemudian dengan cepat menjalar ke
seluruh tubuh, hingga sekujur badannya remuk redam. Maka gerakan reformasi total
tidak boleh kehilangan stamina. Jalan masih panjang, penuh liku, dan duri.
Semangat juang tidak boleh kendur, sekalipun kita sedang berada dalam kondisi
ekonomi yang tidak bersahabat. Bangsa ini harus dibebaskan dari segala bentuk
ketidakadilan dan kepalsuan.
 |
Artikel 
