|
MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) ada
dua: Masyumi zaman Jepang dan Masyumi pascaproklamasi. Yang pertama dibentuk
oleh para pemimpin Islam pada Oktober 1943, bersama penguasa Jepang, sebagai
ganti MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang dicurigai penguasa. Masyumi
pertama ini bukan partai politik, sekalipun diam-diam menjalankan politik.
Masyumi pascaproklamasi, yang didirikan awal
November 1945 di Yogyakarta, nyata-nyata sebuah partai politik umat Islam.
Pendukung inti partai: Muhammadiyah, NU, PSII, dan beberapa tokoh partai serta
organisasi Islam lainnya, kecuali Perti yang memang tak pernah bergabung. Dalam
tafsir Anggaran Dasarnya disebutkan secara tegas dan jelas bahwa Masyumi
menjunjung tinggi asas musyawarah, kedaulatan rakyat, dan hak-hak asasi
manusia. Dalam masa hidupnya yang relatif pendek (1945-1960), dalam kiprah
politiknya, Masyumi adalah salah satu partai pembela demokrasi dan konstitusi
dalam teori dan praktek. Maka kematiannya pada akhir 1960 adalah dalam rangka
pembelaannya terhadap demokrasi dan konstitusi yang pada waktu itu dihadapkan
pada budaya politik baru yang otoriter dalam jubah Demokrasi Terpimpin
(1959-1965), ciptaan Bung Karno.
Di samping kekuatannya dalam membela demokrasi, Masyumi punya "cacat"
politik, yaitu tak pandai bermain melalui pintu belakang dalam mendekati Bung
Karno. Partai ini bermain secara frontal, argumentatif konstitusional, tanpa
mempertimbangkan secara jeli pengaruh subkultur bangsa yang melatarbelakangi
konstruksi pemikiran Presiden RI yang pertama itu.
Dalam suatu wawancara dengan Mohammad Natsir pada 1978, saya bertanya,
"Apakah Pak Natsir tak paham subkultur bangsa yang boleh jadi membentuk
sikap politik seseorang yang tak terbiasa dilawan secara frontal melalui pintu
depan?" Dijawab, "Saya memang tak paham. Saya pikir, Bung Karno itu
sama saja dengan Roem, Prawoto, Kasman, dan lain-lain." "Bagaimana
halnya Bung Hatta," pertanyaan saya teruskan. Natsir menjawab, "Bung
Hatta juga sama saja, tak paham subkultur semacam itu."
Dialog di atas menjelaskan kepada kita bahwa masalah-masalah besar yang
dihadapi bangsa kita sebenarnya akan dapat diselesaikan secara lebih arif bila
kita mau dan mampu berpikir secara orang lain. Pluralisme budaya, suku, bahasa,
daerah, dan agama di Indonesia merupakan unsur yang sangat kaya dan kuat untuk
merekat integrasi nasional bila semuanya itu dianyam secara arif, saling
mengerti, dan sabar. Inti Sumpah Pemuda 1928 adalah puncak dari proses sejarah
yang arif, sabar, dan penuh pengertian itu. Dengan Sumpah Pemuda, tak berarti
unsur- unsur subkultur menjadi musnah dan lebur. Kalaupun akhirnya lebur,
biarlah lebur secara alami tanpa paksaan apa pun.
Setelah PSII dan NU memisahkan diri dari Masyumi, masing- masing pada 1947 dan
1952, pimpinan Masyumi pada umumnya jatuh ke tangan alumni Jong Islamieten Bond
(JIB), kecuali Sukiman Wirjosenjojo, Sjafrudin Prawiranegara, dan barangkali
juga Abu Hanifah. Idola generasi JIB lebih tertumpu pada H.A. Salim dan H.O.S.
Tjokroaminoto, pribadi-pribadi dengan integritas moral yang tinggi. Generasi
ini adalah hasil didikan Barat, tapi dengan keyakinan dan wawasan Islam yang
dalam dan luas. Masyumi di bawah kepemimpinan mereka dalam Pemilu 1955 telah
muncul sebagai partai yang betul-betul bercorak nasional, dengan memenangkan 11
dari 14 daerah pemilihan, sekalipun PSII dan NU tak lagi menyertai partai ini.
Idola mereka adalah para tokoh piawai dengan integritas moral yang prima,
diintegrasikan dengan ajaran Islam yang mereka pelajari. Maka tak mengherankan
bilamana mereka juga menegakkan moral itu dalam berpolitik. Berbeda dengan
kelompok ideologi lainnya, Masyumi tak memandang politik itu sesuatu yang
kotor. Isu tentang politik itu kotor sedangkan agama itu suci pernah menjadi
bahan polemik di kalangan politisi intelektual Indonesia sejak sebelum Perang
Dunia II. Perbedaan persepsi tentang hubungan politik dan moral ini telah
menciptakan polarisasi yang tajam di kalangan pemimpin bangsa pada masa- masa
itu.
Masyumi memang banyak menyerap ide-ide Barat tentang demokrasi dan prinsip
negara hukum. Tapi semua ini ditegakkan di atas fondasi moral Islam yang kukuh.
Integrasi kedua sumber ini telah menjadikan Masyumi sebagai partai modern,
moralis, dan konsisten, sekalipun kadang-kadang terasa kaku.
Adapun kecelakaan sejarah yang dialaminya pada 1960 terutama karena
perlawanannya yang terlalu keras terhadap kekuatan ekstraparlementer dan
kecenderungan politik otoriter. Ketidakmampuan Masyumi membaca budaya politik,
yang sudah sangat dipengaruhi komunisme melalui pintu belakang, mungkin merupakan
sebab lain mengapa partai ini dalam usia yang masih muda harus menghilang dari
peredaran.
Pertanyaan yang kini tersisa: perlukah Neo-Masyumi? Menurut saya, orang tak
perlu latah dalam memberi reaksi terhadap keadaan. Kalau PNI Baru disambut
dengan Neo-Masyumi, apakah Republik ini tak tercabik-cabik oleh berbagai
kepentingan politik yang saling berlawanan?
 |
Artikel 
