1. TENTANG RUMAH PENGADUAN

Rumah Pengaduan Pembohongan Publik merupakan tindak lanjut dari seruan Gerakan Tokoh Lintas Agama untuk Melawan Pembohongan Publik. Rumah Pengaduan bersifat ad hoc (didirikan dengan tujuan dan untuk waktu tertentu). Rumah Pengaduan didirikan sebagai respon terhadap tanggapan publik yang demikian luas atas seruan tersebut. Rumah Pengaduan dimaksudkan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelbagai pembohongan pemerintah. Rumah pengaduan adalah gerakan mengungkap pembohongan publik yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

2. APA YANG BISA DIADUKAN?

Segala bentuk pembohongan pemerintah yang mencakup: 1) Janji pemerintah yang tidak ditepati; 2) Berbagai kebijakan yang tidak dijalankan; 3) Berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang/jabatan; 4) Berbagai bentuk penyelewengan anggaran/korupsi; 5) Manipulasi data; 6) Berbagai bentuk pembiaran atas pelanggaran HAM, termasuk kekerasan, perusakan lingkungan, perampasan lahan, dan berbagai bentuk pemiskinan struktural, dan 7) Bentuk-bentuk pelanggaran UUD 1945 (konstitusi). Rumah Pengaduan tidak menerima pengaduan dalam bentuk opini tanpa data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. SIAPA YANG BISA MENGADU?

Setiap warga negara Indonesia dapat melakukan pengaduan.

4. APA FUNGSI RUMAH PENGADUAN?

Rumah Pengaduan Berfungsi untuk:

1. Menerima pengaduan masyarakat atas kasus/masalah pembohongan publik
2. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Pembohongan Publik
3. Menjadi media informasi bagi masyarakat terkait gerakan melawan pembohongan publik

5. APA TUGAS RUMAH PENGADUAN?

Rumah Pengaduan bertugas untuk:

1. Melayani pengaduan masyarakat atas kasus/masalah pembohongan publik
2. Mencatat seluruh pengaduan masyarakat
3. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Pembohongan Publik
4. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
5. Tidak menyalahgunakan data dan fungsi rumah pengaduan

6. BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENGADUAN?

1. Hubungi rumah pengaduan yang tertera dalam daftar
2. Pengaduan bisa dilakukan dengan datang langsung atau mengirimkan surat via pos/fax/email/sms, telepon, dsb
3. Data pendukung pengaduan dapat diberikan dalam bentuk: rekaman percakapan, foto, VCD/DVD, kliping, catatan tertulis, dokumen, dsb
4. Memberikan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

7. APA TINDAK LANJUT PENGADUAN?

Segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang dihimpun oleh rumah-rumah pengaduan akan diserahkan kepada dan diolah oleh Badan Pekerja. Selanjutnya hasil oleh data pengaduan akan menjadi bahan:

1. Bahan pertimbangan bagi gerakan melawan pembohongan publik
2. Advokasi publik untuk mengungkapkan berbagai bentuk pembohongan
3. Bahan masukan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti