VIVAnews -  Para tokoh lintas agama yang diundang untuk berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk jangan dulu memenuhi undangan itu. Mereka harus fokus dalam gerakan pencanangan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap Kebohongan.

Demikian menurut lembaga MAARIF Institute. "Saya pikir para tokoh agama ini masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi publik terkait data-data kebohongan pemerintah," ujar Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, dalam pernyataan kepada VIVAnews, Minggu 16 Januari 2011.
 
"Ada saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah jika dirasa data-data dari publik sudah terinventarisasi", lanjut Fajar.

Presiden mengundang sejumlah tokoh agama ke Istana Negara, Senin 17 Januari 2010. Di antara tokoh yang diundang adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif dan Ketua Perhimpunan Gereja Indonesia, Andreas Yewangoe.

"Tetapi saya tidak bisa datang karena ada acara lain," kata Maarif saat dikonfirmasi VIVAnews perihal undangan SBY itu, Minggu 16 Januari 2010.

Menurut Fajar, sikap untuk menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY bukan berarti mengabaikan dialog. Dialog membutuhkan keseriusan dari kedua belah pihak, bukan semata menyelamatkan citra.
 

"Reaksi melalui Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sangat tidak kondusif ketika pertama kali merespon kritik terbuka para tokoh lintas agama. Saya kira kita menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan dari Presiden kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", ungkap anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.

Pada Senin 10 Januari 2011 lalu, sejumlah LSM dan tokoh lintas agama, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro, berkumpul di gedung dakwah PP Muhammadiyah.

Mereka membuat pernyataan sikap dan mengkritik pemerintah telah melakukan banyak kebohongan publik. Mereka mengingatkan 9 kebohongan lama pemerintah dan sembilan kebohongan baru.  Karena itu, mereka mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhianatan.

0 Comments

Email Name Website		Comment smaller | bigger
		Subscribe via email (Registered users only) I have read and agree to the Terms of Usage. Write the displayed characters Add Comment