|
VIVAnews - Para tokoh lintas agama yang diundang untuk
berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk
jangan dulu memenuhi undangan itu. Mereka harus fokus dalam gerakan
pencanangan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap Kebohongan.
Demikian
menurut lembaga MAARIF Institute. "Saya pikir para tokoh agama ini
masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi publik terkait data-data
kebohongan pemerintah," ujar Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif
MAARIF Institute, dalam pernyataan kepada VIVAnews, Minggu 16 Januari 2011.
"Ada
saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung
kepada pemerintah jika dirasa data-data dari publik sudah
terinventarisasi", lanjut Fajar.
Presiden mengundang sejumlah
tokoh agama ke Istana Negara, Senin 17 Januari 2010. Di antara tokoh
yang diundang adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif
dan Ketua Perhimpunan Gereja Indonesia, Andreas Yewangoe.
"Tetapi
saya tidak bisa datang karena ada acara lain," kata Maarif saat
dikonfirmasi VIVAnews perihal undangan SBY itu, Minggu 16 Januari 2010.
Menurut
Fajar, sikap untuk menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY
bukan berarti mengabaikan dialog. Dialog membutuhkan keseriusan dari
kedua belah pihak, bukan semata menyelamatkan citra.
"Reaksi melalui Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sangat tidak kondusif
ketika pertama kali merespon kritik terbuka para tokoh lintas agama.
Saya kira kita menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan dari
Presiden kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", ungkap
anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.
Pada Senin 10 Januari 2011 lalu, sejumlah LSM dan tokoh lintas
agama, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi
Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe,
Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku
Sri Pannyavaro, berkumpul di gedung dakwah PP Muhammadiyah.
Mereka
membuat pernyataan sikap dan mengkritik pemerintah telah melakukan
banyak kebohongan publik. Mereka mengingatkan 9 kebohongan lama
pemerintah dan sembilan kebohongan baru. Karena itu, mereka
mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan
pengkhianatan.
 |
Berita 
