|
Dua hari menjelang pemilu parlemen di Pakistan, darah sudah terserak di berbagai tempat. Harian Dawn, terus terang mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan bom oleh kelompok militan bersenjata.
Yang terbunuh di kawasan Parachinar itu berjumlah 40 orang pada saat Partai Rakyat Pakistan (PPP) sedang melakukan iring-iringan kampanye. Wartawan Dawn, Hussain Khan, mengatakan bahwa kampanye pemilu telah berujung dengan sebuah kemalangan.
Beberapa pusat pemungutan suara juga telah dibinasakan. Sasaran pembunuhan terutama ditujukan kepada pendukung PPP, pimpinan almarhumah Benazir Bhutto yang dibunuh akhir tahun lalu. Berbagai tuduhan telah diberikan kepada partai ini, sekuler, antek Amerika, dan sebagainya. Saya tidak akan memasuki substansi tuduhan ini, karena itu sudah menjadi wacana panjang di Pakistan. Pertanyaan saya yang mendesak adalah: apa hak moral, jangan ditanya lagi hak konstitusional, para pembunuh ini untuk melakukan kebiadaban politik?
Jika dibandingkan dengan proses pemilu Indonesia, Pakistan jauh dari suasana aman, apalagi nyaman. Pemilu di Indonesia relatif berjalan normal, sekalipun tujuan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api. Di bawah rezim otoritarian sekalipun, pemilu di Indonesia tidak seburuk di Pakistan. Buruk memang buruk, tetapi jika tandingannya Pakistan, Indonesia masih lebih beradab.
Pakistan dan Indonesia adalah dua bangsa Muslim terbesar yang telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Yang sangat mengganggu saya adalah seperti apa yang terbaca dalam Resonansi, 15 Januari 2008: "Pakistan adalah proyek kegagalan negara Islam kasat mata. Batin saya merintih memantau situasi terkini negeri itu." Jika saya menggunakan perkataan "merintih", itu benar-benar saya rasakan. Dari sisi inilah saya menyatakan "perang" kepada semua kelompok militan yang menggunakan agama sebagai pembenar untuk berbuat onar.
Tetapi untuk Pakistan, ada tekad yang kuat untuk tetap membangun demokrasi, berapa pun ongkos yang harus dikeluarkan. Seorang tokoh di sana bahkan sampai mengatakan bahwa "demokrasi yang buruk lebih baik dari rezim militer", Hanya saja, jika demokrasi buruk ini berkepanjangan, tentu tujuan negara tidak akan pernah tercapai, sementara rakyat banyak tetap saja bergelimang dalam kemiskinan dan kebodohan.
Dalam hal praktik demokrasi buruk ini, Pakistan juga bersahabat dengan Indonesia, minus pertumpahan darah. Jika kita mengatakan bahwa demokrasi itu tidak lain dari sebuah sistem politik untuk mengatur negara, maka kualitas manusia yang berada di belakang sistem itu sungguh sangat menentukan. Dalam masalah kualitas inilah politisi Pakistan dan politisi Indonesia sama-sama berada dalam perbandingan lurus. Tentu yang baik juga ada, tetapi hampir tenggelam dalam budaya mumpung, sehingga tampak tidak berdaya.
Berita BBC untuk Asia Selatan, kemarin, dalam kalimat pertama menulis: "Keamanan menjadi mahal di Pakistan di saat para pemilih bersemangat untuk pemilihan parlemen yang krusial, mereka dihantui oleh tindakan kekerasan dan kecemasan tentang akan berlakunya manipulasi."
Di sisi lain Presiden Musharraf mengatakan bahwa pemilu itu akan berlangsung bebas dan adil. Karena pihak oposisi utama (PPP dan Partai Liga Muslim Nawaz Sharif) sudah tidak memercayai rezim tentara ini, maka penilaian akan adanya kecurangan sulit sekali ditepis. Yang sedikit mengundang teka-teki adalah pernyataan Asif Ali Zardari (suami Benazir Bhutto) dari PPP, "Jika Tuhan memberi kami kesempatan, kami akan berupaya untuk mengajak lawan dan kawan bersama-sama."
Dalam politik, memang segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi sebuah dilema akan berlaku di sini. Jika musuh itu adalah Musharraf yang akan diajak PPP untuk beraliansi, maka itu merupakan pukulan bagi para pendukung partai yang telah menuduh presiden sebagai penyebab terbunuhnya Benazir, tulis Barbara Plett dari BBC.
Jika yang dimaksud musuh itu adalah Nawaz Sharif, PPP harus berhadapan dengan Musharraf. Pendek kata, situasi politik di Pakistan masih jauh dari normal, jauh dari kepastian. Darah masih akan tertumpah di berbagai penjuru negara itu, meskipun kita tetap berharap agar Pakistan akan dapat mengatasi masalah politik yang rumit ini dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pakistan yang punya nuklir jangan sampai menjadi negara gagal!
---
Republika, 19 Februari 2008
 |
