|
 Amerika yang menyebut dirinya sebagai benteng demokrasi bisa saja menghasilkan seorang gila kuasa sebagai presiden. Presiden Bush adalah contoh yang paling tepat di awal abad ke-21 ini. Karena negara ini menyandang gelar adikuasa pascaperang dingin, 'si gila' ini telah menggunakan kekuasaannya dengan cara yang sangat gila pula untuk menindas bangsa-bangsa lain.
Korban terbesar adalah negeri-negeri Muslim. Satu, Afghanistan, negeri miskin tak berdaya; kedua, Irak, negeri kaya, tetapi bernasib malang. Saddam Hussein, sang diktator, telah dihancurkan Bush dan sekutunya empat tahun yang lalu dengan tuduhan palsu. Rakyat Irak yang terbelah antara Syi'i, Suni, dan Kurdi, adalah di antara negeri yang paling menderita sejak tahun-tahun terakhir ini. Afghanistan jangan ditanya lagi. Sudah miskin, dirampok pula oleh kuasa asing. Mula-mula oleh Soviet Rusia, kemudian oleh kuasa Barat. Berdasarkan info yang masuk, harapan hidup rakyat Afghanistan rata-rata hanyalah sekitar 47 tahun, jauh di bawah Indonesia antara 69-72 tahun. Jika bandingannya Afghanistan, Indonesia jelas lebih beruntung. Tetapi, apakah perbandingan itu relevan?
Tentu tidak. Indonesia adalah sebuah negeri ribuan pulau dengan kekayaan alam yang sebenarnya masih cukup untuk kesejahteraan rakyatnya, jika dipimpin oleh orang yang punya kepekaan nurani. Afghanistan negeri padang pasir dengan alam yang ganas dan keras. Jika ada persamaan antara kedua bangsa itu terletak pada agama. Baik Afghanistan maupun Indonesia, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Jika demokrasi di Afghanistan dipaksakan dari luar, di Indonesia demokrasi sudah menjadi pilihan sejak awal abad ke-20. Jadi, secara teori akarnya kokoh, tetapi mengapa tidak berdampak langsung dengan kemakmuran rakyat? Inilah persoalan yang tidak pernah tuntas sejak negeri ini merdeka lebih 62 tahun yang lalu.
Apakah elite Indonesia gila semua? Jelas tidak. Tetapi jika sebagian gila kuasa dan gila harta, sudah menjadi rahasia umum. Inilah di antara sumber kekacauan yang merusak negeri ini sampai batas yang sangat jauh. Demokrasi di tangan orang yang bermental rapuh ini, buahnya adalah malapetaka yang sudah sekian kali menghimpit Indonesia. Sekalipun seorang Hatta pernah berdalil bahwa jika demokrasi lenyap, maka lenyap pulalah Indonesia merdeka, demokrasi di negeri kita sama sekali belum sehat. Harapan Hatta agar demokrasi memberi kemakmuran merasa kepada rakyat, masih jauh panggang dari api. Kita mungkin dapat menamakan demokrasi Indonesia adalah 'demokrasi bocor', atau agar terdengar lebih mentereng RBI (Republik Bocor Indonesia).
Di mana-mana terdengar kebocoran. APBN/APBD bocor, politik bocor, ekonomi bocor, urusan haji bocor, anggaran pendidikan bocor, adalah berita sehari-hari yang tak habis-habisnya. Di mana 'si gila' pegang kuasa, di situlah kebocoran itu seperti tak bisa disumbat. Setelah otonomi daerah, jumlah 'si gila' semakin melambung. Dari sekitar 460-an Dati II, belum sampai lima persen yang sudah menjalankan prinsip good governance. Sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih, belum menjadi perhatian serius dari hampir semua Dati II. APBD sekitar 80 persen habis untuk gaji, sehingga proses pembangunan menjadi setengah macet.
Suasana yang semacam itu harus secepatnya diperbaiki. Jika tidak, demokrasi akan menjadi beban kita semua, sementara sistem lain yang lebih baik belum tersedia di muka bumi. Tetapi, apa pun sistem politik yang kita jalankan, jika manusia pendukungnya tunakualitas, maka harapan masa depan yang lebih baik untuk sebuah bangsa menjadi semakin menjauh. Quo vadis demokrasi Indonesia?
---
Republika, 5 Februari 2007
 |
Publikasi 
