|
Jakarta, 4 Oktober, MAARIF Institute. Semakin naiknya grafik kekerasan, khususnya pada tahun 2010 ini, sangat mencemaskan. Pelbagai aksi kekerasan tiada henti mengisi pemberitaan di media-media. Masih segar dalam ingatan kita, kasus penusukan jemaah HKBP di Bekasi, konflik berbau etnis di Tarakan (Kaltim), dan kebrutalan aksi premanisme di Jalan Ampera (Jakarta). Negara seakan absen melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Suara-suara kelompok sipil cenderung terkalahkan oleh premanisme.
Kasus terakhir, pembakaran Mesjid Ahmadiyah dan penyerangan kampung Ahmadiyah di Cisalada, Ciampea, Kabupaten Bogor, pada 1 Oktober kemarin sangat menohok kita semua. Terlebih, tanggal 2 Oktober merupakan Hari Anti Kekerasan Sedunia sebagaimana ditetapkan PBB. Penetapan ini diinspirasi perjuangan Mahatma Gandhi yang konsisten menjalankan prinsip “Ahimsa”; melawan ketidakadilan tanpa kekerasan.
Lalu, "Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa majemuk yang toleran?"
Kami, MAARIF Institute for Cuture and Humanity, menilai ada yang salah dalam pengelolaan kemajemukan bangsa ini. Dengan kata lain, negara tidak memiliki keseriusan menegakkan politik multikulturalisme yang berkeadilan. Hal ini sangat penting karena bangsa Indonesia dirajut dari ratusan kebudayaan dari 500 lebih suku yang ada di Nusantara ini. Kegagalan dalam memahami anatomi ini akan berdampak pada disorientasi pembangunan ekonomi dan pengabaian dimensi budaya dalam resolusi konflik di Indonesia.
“Para elite lebih suka menjadikan isu agama dan kesukuan sebagai akar persoalan berbagai konflik dan tragedi kekerasan di Indonesia. Padahal tidak sepatutnya isu-isu tersebut dipermasalahkan. Ini bentuk pelarian tanggungjawab. Selama ini juga para pemimpin di tingkat pusat maupun lokal tidak pernah memberikan keteladanan bagi masyarakat di bawah, di antara mereka juga sering terjadi konflik dan pertikaian terutama pertikaian politik yang disulut oleh kepentingan ekonomi," tutur Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institute.
Di sisi lain, ketahanan masyarakat dalam menghadapi dinamika konflik semakin melemah. Menurut Fajar, modal sosial (social capital) kita teramputasi oleh kesenjangan pembangunan dan pendidikan. Ini yang menyebabkan masyarakat menjadi rumput kering, mudah terbakar konflik.
Oleh karena itu, MAARIF Institute menghimbau:
- Agar berbagai fenomena kekerasan yang terjadi saat ini tidk digiring menjadi isu-isu yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Karena persoalan politik dan kepentingan ekonomi begitu banyak bermain di dalamnya.
- Hendaknya para penegak keamanan secara sigap, cepat, dan tanggap melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi terjadinya konflik dan kekerasan horisontal di Indonesia dengan semaksimal mungkin.
- Hendaknya para penegak hukum, terutama pihak kepolisian agar segera menuntaskan berbagai aksi kekerasan yang telah terjadi saat ini.
- Pihak pemerintah dan para elite politik dihimbau untuk memberikan keteladanan dalam menciptakan perdamaian di bumi Indonesia. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru memprovokasi kelompok tertentu.
Demikian press release ini kami sampaikan dan terimakasih atas atensinya.
Wassalam,
Hormat kami,
M. Abdullah Darraz
Direktur Program
 |
News 
