Indramayu, 28 Juni 2009. Permasalahan pemulung merupakan salah satu realitas kemiskinan yang menghadang pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), tidak terkecuali di Indramayu, Jawa Barat. Inilah yang menjadi concern Komunitas MAARIF Indramayu. Mereka menghimpun para pemulung di daerah Karangampel, Kabupaten Indramayu, untuk membicarakan permasalahan kesejahteraan mereka. Pasalnya, pihak pemerintah setempat kurang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan hidup mereka, padahal para pemulung ini telah turut berjasa untuk membersihkan lingkungan di daerah Karangampel Indramayu.

Demikian disampaikan oleh Kurdi Sutrisna, Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu dan juga fasilitator diskusi komunitas MAARIF Indramayu. "Kami berusaha berempati bersama para pemulung Karangampel yang secara tidak langsung telah banyak berbuat bagi lingkungan di sekitar Karangampel," ungkap Kurdi.

Profesi pemulung bukanlah sebuah profesi yang rendah, namun di Indonesia, terkadang para laskar pemulung ini tidak diberi tempat yang layak di hadapan masyarakat, apalagi di hadapan unsur pemerintah. Mereka sebenarnya telah turut membantu tugas dinas kebersihan dalam mengelompokkan dan mengumpulkan berbagai sampah, baik organik maupun non-organik, serta barang bekas yang selanjutnya bisa diproses menjadi barang daur ulang.

Diskusi komunitas yang melibatkan para pemulung ini dihadiri oleh 20 orang perwakilan para pemulung di daerah Karangampel. "Dalam diskusi komunitas ini, kami sengaja melibatkan para pemulung di daerah Karangampel, agar dapat mengorganisir mereka dalam sebuah komunitas yang akan mengangkat harkat dan derajat mereka sendiri", begitu papar Sutrisna. Pekerjaan pemulung telah berhasil meminimalisir jumlah pengangguran di negeri ini, maka perlu kiranya kita lebih mendorong usaha dan kerja keras para pemulung dalam pekerjaan dan mata pencarian mereka.

Pihak Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, diharapkan mampu memberikan fasilitas dan sarana dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi komunitas pemulung. Sehingga, mereka merasakan pula perhatian dan kepedulian dari pihak pemerintah. Pemerintah sebaiknya menjamin kesejahteraan mereka dengan memberikan program yang mampu meningkatkan kemampuan mereka. "Kami melihat mereka sangat potensial, selain mampu memilah sampah organik dan non-organik, sebaiknya mereka juga diberi keterampilan untuk mengolah sampah. Misalnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, lalu mengolah sampah non-organik menjadi bahan daur ulang," jelas Suminah, salah satu peserta diskusi komunitas MAARIF Indramayu.

Peran pemberdayaan ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun LSM dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Namun pemerintah seharusnya lebih merasa berkewajiban untuk melakukannya. Program diskusi komunitas yang digagas oleh MAARIF Institute bekerjasama dengan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Indramayu ini mencoba memberikan penyadaran akan hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara, termasuk hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Banyak di antara anak-anak mereka yang belum terjamah oleh dunia pendidikan. "Dalam diskusi ini, kami juga memberikan penekanan akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, mekipun di antara mereka banyak pula remaja yang telah putus sekolah, dan memutuskan untuk bekerja sebagai pemulung," begitu tutur Suminah.

Kesadaran tentang hak pendidikan ini sangat penting bagi mereka, agar anak-anak mereka bisa memperolah kondisi hidup yang lebih baik. Oleh karenanya mereka mesti menyadari bahwa hak pendidikan bagi anak-anak mereka harus diterima dengan baik.

Pendampingan Pemulung
Program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sejumlah LSM bagi pemulung di Karangampel memang tidak berjalan mulus. Beberapa program, misalnya, program perumahan pemulung atau pemberdayaan ekonomi pemulung, hingga kini belum jelas. Itu sebabnya, bertahun-tahun kondisi pemulung di Karangampel tetap sama, terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Menurut Sutrisna, pendampingan masyarakat pemulung tidak cukup hanya bermodalkan belas kasihan dan budi baik. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu advokasi yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat (community development).

"Pertama yang harus dilakukan adalah mengerti kondisi sosial masyarakat pemulung dan karakteristiknya, jika mendampingi masyarakat dan gagal mengidentifikasi persoalan pasti selanjutnya juga gagal," kata Sutrisna. Berikutnya, advokasi harus dilandasi juga dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hanya, dalam hal ini, benar-benar harus diterapkan bisnis murni. Kalaupun ada, dana pinjaman bergulir bisa dilakukan, tetapi harus selektif dan jangan diberikan sebagai hibah. "Kita bisa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk memberikan pinjaman dana bagi komunitas pemulung agar mereka bisa membuat usaha pengembangan sampah menjadi benda lain, peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan" kata Suminah.

Sementara, Sutrisna berharap, agar pemulung bisa lebih mendapat perhatian dan sering dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan. Selama ini, kata Sutrisna, terlalu banyak lembaga yang mengklaim bahwa mereka telah melakukan sesuatu bagi pemulung. Namun, kenyataannya nol besar. "Kalau mau, mari kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pemulung. Tetapi, jangan sampai mengklaim. Itu tidak boleh," ujar Sutrisna. Mendampingi dengan hati dan partisipatif rasanya memang cara yang paling tepat untuk mendidik dan memperbaiki kehidupan pemulung.