Mei, Sumedang. Komunitas diskusi di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, menuntut perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan fasilitas dan sarana pendidikan di daerah tersebut. Tidak tersedianya sarana pendidikan menyebabkan kualitas SDM masyarakat setempat sangat rendah. Banyak anak usia sekolah yang belum bisa menikmati bangku sekolah sehingga mereka tenggelam dalam penyakit buta huruf. Ketertinggalan pembangunan yang menimpa masyarakat Ujung Jaya jelas sangat mengkhawatirkan sekaligus mengundang keprihatinan, termasuk bagi Komunitas MAARIF Institute di Sumedang.
Supala, koordinator diskusi komunitas wilayah Sumedang menyatakan, tidak
adanya sarana pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA di dusun Citalok,
menuntut siswa-siswa sekolah untuk mencari sekolah yang tersedia di desa
lain dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Hal ini diperparah lagi oleh
kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, sehingga tidak ada
fasilitas transportasi publik yang bisa menjangkaunya. "…Mereka dengan
terpaksa harus berjalan 5 kilometer setiap harinya untuk bersekolah di
desa lain," begitu ungkapnya. "Selama ini kami menggunakan masjid
sebagai satu-satunya sarana pendidikan, itupun hanya terbatas
mengajarkan pendidikan agama dalam bentuk ceramah dan pengajian," lanjut
Supala.
Minimnya sarana pendidikan di lingkungan terpencil seperti di dusun
Citalok ini secara terpaksa telah mengarahkan anak usia sekolah di dusun
tersebut menjadi para pekerja anak, yakni sebagai buruh tani.
"..ketiadaan sarana pendidikan setingkat sekolah SD, SMP, dan SMA telah
membuat anak-anak di dusun ini menjadi malas untuk belajar. Mereka lebih
banyak bekerja. Hampir rata-rata mata pencaharian masyarakat setempat
adalah menanam padi dan berladang. Oleh karenanya anak-anak usia sekolah
di sana banyak yang tidak mengenyam pendidikan dan malah disuruh untuk
bekerja membantu orang tuanya…," begitu tegas Supala. "Jelas, hal ini
merupakan sesuatu yang memprihatinkan, di tengah ramainya Pemerintah
menggolkan APBN untuk pendidikan sebanyak 20%…" lanjut Supala.
Kondisi seperti ini jelas sangat memprihatinkan. "Kami mencoba
membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi
anak-anak mereka. Selain itu juga, kami menandaskan bahwa
penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara bagi warganya. Oleh
karena itu kita berhak meminta hak kita sebagai warga negara untuk
mengenyam pendidikan," tegas Supala. Komunitas diskusi yang dicetuskan
MAARIF Institute mencoba menciptakan ruang bagi masyarakat bawah untuk
memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Diskusi komunitas
yang diadakan di Sumedang pada bulan Mei tersebut menghadirkan para
tokoh masyarakat Desa Sakurjaya, perwakilan aparat desa dan kecamatan,
serta sejumlah warga dusun Citalok. "Dari seratus orang warga yang kami
undang dalam diskusi komunitas tersebut, hampir setengahnya
berpartisipasi dalam diskusi ini".
Ketidakberhasilan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan
fasilitas pendidikan direspon gerak inisiatif warga desa Citalok dengan
berencana membangun madrasah dan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran).
Komunitas diskusi Sumedang mencoba menghimpun warga masyarakat dalam
beberapa kali diskusi, dalam upaya memikirkan masalah sarana pendidikan
di desa ini. Dalam empat kali diskusi yang diselenggarakan di masjid
Muhajirin, tercetus rencana pembuatan sarana pendidikan dalam bentuk
madrasah dan TPA. "Melihat potensi yang ada pada masyarakat setempat,
kami memulai langkah pengadaan sarana pendidikan ini dengan menciptakan
madrasah dan TPA, yang untuk sementara terkonsentrasi di masjid"
Namun hal itu merupakan langkah awal yang baru bisa dilakukan. Untuk
selanjutnya, warga masyarakat akan mencoba bahu membahu mendirikan
bangunan madrasah yang lebih utuh sebagai pusat bagi aktivitas
pengajaran di dusun yang dihuni 85 kepala keluarga (KK) tersebut. Dalam
diskusi kali keempat yang dilakukan, warga masyarakat menyepakati
tentang pembebasan lahan bagi pendirian bangunan madrasah tersebut
secara gotong royong. Pak Olot Sunnah, seorang sesepuh dusun Citalok
menyatakan, "Kami berupaya mengumpulkan dana bersama untuk membebaskan
sebidang tanah yang ada di dusun ini. Selanjutnya, kami berharap
pemerintah bisa membantu dalam proses pembangunan sarana madrasah ini."
Sikap pemerintah yang kurang memperhatikan keberlangsungan proses
pendidikan di dusun ini, membuat warga dusun Citalok berinisiatif
melakukan pemberdayaan internal warganya, untuk menghadirkan fasilitas
pendidikan secara bersama bergotong royong. Di tengah himpitan ekonomi
yang menyulitkan, bagaimanapun juga, pendidikan bagi warga masyarakat
harus terus diperjuangkan, agar anak-anak usia sekolah yang berada di
dusun ini memiliki masa depan yang lebih cerah.
Kendala Infrastruktur
Ketidaktersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu
akar utama ketertinggalan pembangunan di daerah ini. Jarak yang jauh
antara pemukiman penduduk dusun Citalok dengan sekolah yang tersedia,
menjadi salah satu penyebab anak-anak di dusun tersebut tidak mau
bersekolah. Hal ini diperparah lagi oleh kondisi jalan yang tidak
memungkinkan dilalui oleh sarana transportasi publik seperti angkot atau
kendaraan lain.
Dengan sangat terpaksa, beberapa gelintir siswa dari dusun harus
kuat berjalan kaki setiap hari sepanjang 10 kilometer untuk mencapai
lokasi madrasah setingkat SD yang terletak di Dusun Cikoang, Cibuluh,
dan Cipinang Pait. "Setiap hari mereka harus berjalan hingga 10
kilometer dengan menyusuri hutan jati, demi mengenyam pendidikan
mereka," tutur Pak Olot.
"Kami menghimbau para pemegang kebijakan di berbagai tingkat, agar
membuatkan fasilitas pendidikan di daerah kami. Sehingga anak-anak warga
di sini dapat mengenyam pendidikan secara layak. Selain itu, fasilitas
jalan yang menghubungkan antar desa hendaknya segera dihadirkan",
pungkas Pak Olot.
|