Senin
sore 23 November 2009, saya sedang menghadiri pameran foto yang
diadakan organisasi jurnalis pro perdamaian Mindanao (PECOJON: The
Peace and Conflict Journalism Network). Acara ini merupakan awal dari
rangkaian acara Week of Peace di Zamboanga City yang bertema Think Mindanao, Feel Mindanao and Bring Peace to Mindanao .
Menurut rencana, acara pameran dilanjutkan dengan diskusi, dan
diperkirakan selesai pukul 20.00 waktu setempat. Tetapi di
tengah-tengah acara, mendadak seluruh jurnalis telah menghilang dari
ruangan. Mereka tergesa pergi untuk mencari tahu kebenaran kabar buruk
yang menimpa kawan-kawan sesama jurnalis di Manguindanao. Sugguh
ironis, awal minggu damai yang seharusnya menumbuhkan harapan,
terguncang oleh pembantaian di provinsi tersebut. Inikah yang
dinamakan Feel Mindanao ?
Walaupun kekerasan hampir
menjadi rutinitas di Mindanao, pembantaian yang memakan korban lebih
dari 55 jiwa itu tercatat sebagai peristiwa kekerasan terburuk yang
terkait dengan pemilu. Beberapa mayat menunjukkan tanda-tanda kekerasan
fisik, pemerkosaan, juga mutilasi. Beberapa tubuh juga ditemukan dalam
bangkai mobil-mobil yang ikut dikubur. Korban pembantaian didominasi
oleh perempuan dan wartawan.
Rombongan bermobil yang terdiri
atas sejumlah perempuan anggota klan Mangdudatu, pengacara, dan
wartawan tersebut bertujuan mengantar Genalyn, istri Esmael Mangdudatu
(wakil wali kota Buluan), untuk mendaftarkan suaminya dalam pemilihan
gubernur Manguindanao yang akan datang. Esmael Mangdudatu berencana
mencalonkan diri, walaupun telah tersiar kabar bahwa gubernur
Maguindanao yang telah menjabat selama tiga periode pemerintahan
terakhir, Andal Ampatuan, menginginkan salah satu anaknya, Andal
Ampatuan Jr. sebagai penggantinya. Kompetisi politik ini diduga kuat
menjadi motif utama pembunuhan massal di pagi kelabu itu.
Klan
Ampatuan merupakan klan yang paling berkuasa di Mindanao saat ini.
Beberapa posisi strategis dan pimpinan pemerintahan beberapa kota di
Mindanao diduduki oleh anggota keluarga besar Ampatuan. Bahkan, Zaldy
Ampatuan, salah satu putra Andal Ampatuan merupakan Gubernur ARMM
(Autonomous Region of Muslim Mindanao) sejak 2005. Selama ini tidak ada
politikus yang berani berkompetisi dengan keluarga ini, karena klan
Ampatuan dikenal sering melakukan intimidasi dan tak segan membunuh
demi mempertahankan dan memperluas kerajaan politik mereka.
Klan
Ampatuan mulai menyebarkan jaring-jaring kekuasaannya di Mindanao
sekitar tahun 2000. Walaupun pusat kekuasaan mereka ada di Provinsi
Maguidanao, pengaruh Ampatuan menyebar dari Lanao del Sur sampai
Tawi-Tawi. Lemahnya law enforcement di Filipina memberikan
kesempatan merajalelanya kekuasaan klan Ampatuan. Sementara itu,
Presiden Filipina, Gloria M. Arroyo, dituding sebagai supporter terkuat klan ini.
Andal
Ampatuan Sr, patriakh klan Ampatuan, merupakan mantan pimpinan
paramiliter yang propemerintah. Komitmennya dalam memerangi kelompok
separatis Muslim telah membuat pemerintah dengan senang hati
menyerahkan tampuk kekuasaan ARMM terhadap klan tersebut. Keluarga ini
juga dikenal merupakan kunci sukses Arroyo dalam memenangi pemilunya
yang kedua tahun 2004. Perkongsian politik di antara mereka diduga
keras merupakan alasan di balik sikap lunak pemerintah terhadap
perekrutan private army keluarga tersebut yang diduga
mencapai 500 orang. Pasukan pribadi tersebut dipersenjatai dan dibiayai
oleh uang pemerintah, uang rakyat.
Pertarungan politik dan
perselisihan antarkeluarga bukan hal yang baru di Filipina, terutama di
Mindanao. Maraknya kepemilikan senjata api dan lemahnya penegakan hukum
ditambah dengan banyaknya tentara sewaan membuat pertarungan politik
menjadi makin sulit dikontrol. Pendeknya, perseteruan politik selalu
berkait kelindan dengan culture of violence yang telah
mengurat akar di Mindanao. Ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum
positif membuat pertikaian antarkeluarga atau antarsuku sering diakhiri
dengan rangkaian kekerasan dan pembunuhan yang umum disebut 'rido'.
Korban
umumnya terbatas pada anggota klan yang bertikai, tetapi dalam beberapa
kasus besar, rido juga membahayakan dan kadang memakan korban
masyarakat tak berdosa di sekitar mereka. Rido bisa dipicu oleh masalah
kecil seperti cinta segitiga dan sengketa properti. Sementara rido yang
disebabkan oleh perselisihan politik bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Kedua belah pihak baru akan berhenti saling serang setelah merasa
kerugian keluarga mereka telah terbayar dengan seimbang.
Pembantaian
di Maguindanao beberapa waktu lalu bukanlah bagian dari rido. Sentimen
agama juga tidak terdapat di sana karena kedua klan mengklaim dirinya
sebagai Muslim. Sejauh ini Ismael Mangdudatu, dari pihak korban, telah
menyatakan bahwa dia akan mempercayakan penanganan kasus ini pada
pemerintah. Tetapi, tampaknya jika pemerintah Filipina tidak bergerak
dengan cepat dan memastikan penegakan hukum yang adil, kemunculan rido
tidak akan bisa dicegah karena keluarga korban akan mengklaim
pembalasan. Hal ini tentu akan memperburuk masalah dan berdampak
negatif bagi masyarakat luas.
Rido bukan hanya menimbukan korban
jiwa, tetapi juga kerusakan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas
publik. Riset The Asian Foundation pada 2007 tentang Rido menunjukkan
bahwa pertikaian dan rentetan kekerasan selama Rido mempengaruhi
mandeknya pembangunan kesejahteraan masyarakat di sekeliling keluarga
yang bertikai.
Saat ini seluruh masyarakat Filipina mengawasi
langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus pembantaian Maguindanao.
Kasus ini merupakan tes besar bagi Arroyo, apakah ia masih akan
memprioritaskan aliansi politik dibanding penegakan keadilan. Tekanan
bagi Arroyo makin intens karena kecaman telah datang dari berbagai
organisasi internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa.
Mayoritas
masyarakat Mindanao berharap bahwa tragedi berdarah ini bisa menjadi
akhir kekuasaan klan Ampatuan di wilayah ini. Sudah terlalu banyak
korupsi dan kekerasan yang mereka lakukan selama memimpin pemerintahan.
Rumah-rumah besar klan Ampatuan terlihat ironis di tengah permukiman
penduduk di provinsi termiskin di Mindanao ini.
Penegakan
hukum yang adil, ditindaknya politikus yang korup dan penolakan tegas
terhadap kekerasan tentunya akan berkontribusi positif terhadap
perdamaian dan pembangunan di Mindanao. Tanpa adanya ketiga hal
tersebut gerakan-gerakan penebar perdamaian di kepulauan ini terasa
berjalan sangat lambat. (-)
Sumber :http://www.republika.co.id/koran/24/92687/Kekuasaan_dan_Kekerasan_di_Mindanao