Jakarta, 2 Juli 2009. Tindakan junta militer
Burma mengadili aktivis prodemokrasi Aung San Suu Kyi telah mengundang kritik dari pelbagai kalangan dibanyak negara. Pengadilan junta militer akan menjatuhkan hukuman kepada Suu Kyi atas tuduhan yang sangat tidak berdasar pada Jumat besok. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Syafii Maarif menyayangkan langkah pemerintah
Burma tersebut yang bergerak mundur menjauhi realisasi proses demokrasi sebagaimana desakan dunia Internasional. Menurut pendiri MAARIF Institute ini, kedatangan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon ke Burma hari ini (2/6) patut dihargai namun perlu juga dibarengi affirmative action agar junta militer betul-betul bersikap kooperatif terhadap utusan khusus PBB Gambari yang menangani soal Burma. “Dunia Internasional tidak cukup dengan mengingatkan junta militer, perlu ada tindakan-tindakan kongkrit yang memaksa mereka untuk tidak melecehkan hak asasi manusia”, ujar Syafii saat dimintai pendapatnya. Sebagai sesama anggota ASEAN,
Indonesia semestinya bertindak lebih pro aktif, ini bukan semata urusan domestik
Myanmar tapi juga sudah menyangkut masa depan demokrasi bahkan stabilitas di kawasan AsiaTenggara.
Buya Syafii, begitu ia biasa dipanggil, meminta pemerintah
Indonesia untuk mendesak pemerintah junta
Burma untuk menunjukkan langkah-langkah positif menuju proses demokratisasi yang menjamin dan melindungi hak-hak politik warganya sesuai DUHAM PBB. Dengan reputasi sebagai salah satu negara demokratis di dunia, pemerintah
Indonesia tidak hanya memiliki modal penting namun juga tanggung jawab moral-politik untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi di kawasan ASEAN. “Pemenjaraan kembali Suu Kyi pasti akan berdampak buruk bagi dorongan proses politik yang demokratis sebagaimana tuntutan dunia Internasional” ,ungkap Guru Besar Sejarah UNY ini. Menurutnya, pembebasan tahanan-tahanan politik, termasuk Suu Kyi dari ancaman hukuman pengadilan junta militer sekarang ini, merupakan salah satu tuntutan mendesak yang harus segera direalisasikan oleh rejim junta
Burma. Tanpa ini berarti pihak junta masih keukeuh menutup diri dari perubahan politik yang demokratis.
Indonesia sudah seharusnya mengambil peran aktif mendesak junta militer
Burma untuk berkomitmen terhadap proses demokratisasi. Tidak ada pilihan lain bagi rejim militer kecuali membebaskan semua tahanan politik dan segera menggelar pemilihan umum yang jujur dan adil.
Demikian press release ini kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
JAKARTA--MICOM: Mantan Ketua PP Muhamadiyah Syafii
Maarif meminta kampus-kampus tetap bebas dan...