|
 Kesulitan kita dengan era modern adalah kenyataan peradaban umat
manusia sampai detik ini belum menemukan sistem yang lebih baik dan
lebih unggul dari demokrasi. Sistem kerajaan yang adil sekalipun,
misalnya, jelas tidak menempatkan warga negara biasa pada posisi yang
sama dibandingkan dengan mereka yang punya darah biru. Hak kerajaan
adalah hak warisan. Dalam kerajaan absolut, lembaga pemilihan umum
(pemilu) tidak diperlukan, sebab prinsip egalitarian yang membuka pintu
pada semua warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan
penting sama sekali tidak dikenal.
Raja atau sebutan lain seperti kaisar, khalifah, amir, sultan,
selalu berada di posisi puncak. Perkara mereka adil atau zalim tidak
pernah dipermasalahkan secara terbuka. Darah biru menutup pintu
rapat-rapat bagi rakyat untuk 'menyeberang' pagar dinastik itu. Dengan
bergulirnya zaman, sistem kerajaan semakin ditinggalkan, digantikan
bentuk republik dengan demokrasi sebagai sistem politik yang dipilih.
Kerajaan pun punya berbagai bentuk. Ada yang konstitusional, ada yang
absolut, dan ada pula bercorak gabungan dari keduanya. Tetapi dalam
satu hal, semuanya pasti menempatkan darah biru sebagai faktor penentu
untuk jabatan puncak.
Pergerakan nasional kita telah memilih demokrasi sejak awal dan
menolak sistem kerajaan. Pilihan itu, menurut saya, sudah benar dan
tepat. Tapi, dalam perjalanan bangsa kita pascaproklamasi selama 63
tahun, apakah demokrasi yang telah dipilih itu semakin membawa kita
pada tujuan kemerdekaan? Inilah masalah serius yang sedang kita hadapi,
mengapa pertanyaan ini menjadi sangat relevan dengan situasi kita.
Untuk melaksanakan demokrasi, media pemilu adalah bagian yang
menyatu dengan sistem itu. Indonesia telah mempraktikkan berbagai corak
demokrasi: Liberal, Terpimpin, Pancasila, tanpa nama, seperti yang
berlaku sejak reformasi. Demokrasi Liberal punya keunggulan dan
kelemahan. Unggul karena memberi kebebasan kepada warga untuk terlibat
secara bebas dalam proses politik; kelemahannya terletak pada kekuasaan
partai yang terlalu dominan, sehingga kabinet jatuh-bangun dalam tempo
singkat, tergantung kepada selera elite partai untuk memutuskan,
bertahan atau keluar dari kabinet. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi
Pancasila hanyalah demokrasi dalam nama, tidak dalam kenyataan. Dua
corak demokrasi ini sama-sama berujung pada malapeta yang harus dibayar
mahal oleh bangsa ini.
Sekarang sudah berjalan 10 tahun kita berada dalam kultur demokrasi
tanpa nama. Banyak kemajuan yang dicapai dalam makna memberi kebebasan
kepada warga untuk sepenuhnya menggunakan haknya dalam proses
pengambilan keputusan politik melalui pemilu secara reguler. Jabatan
presiden, gubernur, bupati/wali kota telah dibatasi sampai dua kali,
dan mereka pun dipilih secara langsung. Bukankah ini sebuah terobosan
politik yang penting? Tetapi, selalu ada 'tetapi'-nya.
'Tetapi' yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tujuan
kemerdekaan berupa 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'
tidak semakin mendekat. Lautan kemiskinan seperti tontonan saja, di
samping elite politik yang tidak tahu diri. Mereka menikmati keadaan
yang sedang membusuk ini. Belum lagi kita berbicara tentang perpecahan
partai disebabkan oleh perbedaan kepentingan jangka pendek di antara
elite mereka. Jor-joran dalam meraup kekayaan negara sudah sangat
nyata, sementara rakyat miskin semakin kehilangan harapan.
Berapa biaya demokrasi dengan sistem pemilihan langsung (pilsung)
yang sekarang sedang berjalan? Baru-baru ini Prof Sofian Effendi,
mantan rektor Universitas Gadjah Mada dengan mengutip hasil penelitian
LIPI, mengatakan ongkos pilsung kita selama lima tahun yang harus
dikeluarkan negara tidak kurang dari Rp 400 triliun. Cukup dahsyat,
bukan? Sekiranya dengan ongkos itu ada bayangan bahwa tujuan
kemerdekaan akan semakin dekat, mungkin dapat dipahami. Tetapi, yang
terbayang adalah masa depan yang suram. Gejala golput semakin menguat,
sebagai indikasi demokrasi kita tidak semakin sehat, boroknya malah
bertambah.
Pertanyaan terakhir: apakah demokrasi harus diganti dengan sistem
lain? Jawaban saya tunggal: demokrasi harus bertahan karena itu sudah
menjadi pilihan kita sejak awal. Yang harus digugat secara keras adalah
pelaku demokrasi yang semakin teler, menjadi penikmat demokrasi, sebuah
pengkhianatan politik yang harus segera diakhiri. Bangsa ini harus
berani menghalau dengan berani borok-borok kultur politiknya yang dapat
membunuh masa depan kita semua.
Sumber : www.republika.co.id
 |
Artikel 
Buya perlu nda membudayakan perubahan pola pikir dari sekedar 'konsumen demokrasi' menjadi 'pencipta demokrasi'?