|
Saya tidak akan mengatakan bahwa seorang mantan
pejabat tingkat menteri, panglima, dan yang setara dengan itu jika
masih ingin jadi bupati, wali kota, ataupun gubernur bertentangan
dengan UU. Semuanya boleh saja, secara legal formal tidak ada masalah.
Bahkan, mantan menteri boleh jadi camat, sekiranya jabatan camat itu
bisa diraih melalui pilca (pemilihan tingkat camat). Hanya, dalam
perundangan-undangan kita, jabatan camat itu dilakukan melalui
pengangkatan, tidak dipilih langsung.
Sekiranya, pada suatu masa nanti, ada UU
pemilihan camat, Anda jangan kaget kalau akan muncul mantan menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota untuk turut bertarung. Apa yang tidak
mungkin di Indonesia ini sekalipun itu, misalnya, sudah sangat
menjijikkan dan memuakkan, orang tidak peduli. Sebuah formula rapuh
terlihat jelas di sini: Jika tidak memegang jabatan, mungkin ada pihak
yang merasa kewarganegaraannya tidak lengkap. Oleh sebab itu, jabatan
harus diburu jika perlu sampai ke ujung bumi. Situasinya akan semakin
ruwet lagi jika nyonya besar lengkap dengan sanggul palsu yang
bertengger di belakang kepalanya merasa sangat kesepian bila tidak lagi
diberi kesempatan menggunting pita. Maka, sang suami jangankan diberi
nasihat agar tahu diri, sang nyonya malah lebih bernafsu mendorong
suaminya untuk maju dalam pemilihan dibandingkan dengan suaminya
sendiri. Bukankah ini sebuah beban yang hampir tak terpikul? Bukankah
ini bagian dari kultur politik yang kumuh?
Lukisan di atas
hanyalah andai-andai. Bisa saja sang nyonya keberatan suaminya maju
dalam pilkada, tetapi para pengeliling dengan sejibun kepentingan yang
belum dikatakan dengan terus terang telah memaksa seorang tokoh untuk
maju juga, sekalipun misalnya harus pakai tongkat karena cara
berjalannya sudah oleng. Inilah Indonesia, Bung, setelah satu dasawarsa
gerakan reformasi berjalan yang tampaknya sudah semakin kehilangan
harga diri, jika bukan sudah mati suri.
Semestinya, jika semua orang tua mau berpegang kepada doktrin Ki Hadjar Dewantara ''tut wuri handayani'',
generasi yang lebih muda pun harus didorong untuk mulai berkiprah
memimpin bangsa ini. Apakah tidak ada lagi ruang untuk menyimpan rasa
malu, sekiranya tokoh tua yang sudah punya nama secara nasional
''dilumpuhkan'' anak muda yang masih miskin pengalaman, tetapi mendapat
tempat terhormat di hati para pemilih. Sebuah bangsa yang beradab dan
dewasa pasti paham filosofi matahari, kapan harus terbit, naik, dan
meninggi. Tetapi, juga akan sangat arif kapan pula harus turun di kala
petang untuk kemudian tenggelam.
Saya tidak ingin lagi
menyaksikan demo besar-besaran anak muda yang sudah tidak sabar untuk
menurunkan bapak-bapaknya yang belum juga tahu diri. Jabatan mau dibawa
ke liang kubur. Dan, bagi yang pahlawan telah tersedia peristirahatan
terakhir di makam pahlawan, bukan? Alquran memperingatkan dalam
terjemahan bebasnya, ''Berbanyak-banyak dalam mengumpulkan harta dan
jabatan telah melengahkan kamu hingga kamu masuk kubur.'' (Lihat QS
Altakatsur: 1-2). Ini termasuk ayat makiyah masa awal, turun di saat
nabi masih menderita di Makkah karena perlawanan anggotanya sukunya
(Quraisy) sungguh dahsyat ketika itu. Ayat ini ada di antara kritik
tajam terhadap perilaku siapa saja, tidak semata-mata orang Quraisy
yang sombong, juga terhadap mereka yang rakus terhadap harta, jabatan,
dan pengikut sehingga lupa daratan, lupa lautan. Toh, semuanya itu,
bila maut datang, tidak akan dibawa ke liang lahat. Sebab, bekal utama
hanyalah iman dan amal saleh, bukan selain itu.
Namun, yang
namanya manusia umumnya tidak pernah merasa puas dengan harta dan
kedudukan sampai saat nyawanya direnggut malaikat maut. Tak seorang
pun, tidak nabi, yang berani menolak perintah Allah melalui malaikat
pencabut nyawa ini. Mahatma Gandhi kabarnya pernah bertutur, ''Dunia
sebenarnya cukup bagi seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup
bagi mereka yang rakus.'' Harta dan kedudukan adalah penaka orang
meneguk air laut, semakin diteguk semakin dahaga, kecuali mereka yang
siuman.
Akhirnya, kultur politik pemborong bila tetap dibiarkan
merajalela pasti akan merusak perjalanan demokrasi ke arah yang lebih
sehat dan segar. Orang yang gamang hidup tanpa jabatan adalah mereka
yang tidak punya kepercayaan diri, sekalipun selintas terlihat seperti
berwibawa dengan tanda-tanda pangkat kebesaran di dada dan bahunya:
Kewibawaan palsu!
|