|
Adalah sebuah sikap hipokrit bila seorang pemimpin mengatakan bahwa ia benar-benar telah melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan secara padat itu. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari acuan yang serba transendental, misalnya, Pancasila saja tidak kita laksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, apalagi jika pedoman itu berasal dari langit. Beberapa pemimpin bangsa yang masih idealis sudah lama mengeluh mengapa cita-cita kemerdekaan tidak kunjung menjadi kenyataan.
Keluhan itu dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang, bahkan semakin tak tertahankan. Angka kemiskinan tidak ada perubahan, malah ada kecenderungan semakin parah. Fakta ini benar-benar sangat memprihatinkan, sementara sebagian pemimpin seperti bingung, tak tahu lagi ke arah mana harus melangkah. Aset-aset strategis telah semakin dikuasai pihak asing, namun sang pemimpin masih saja berbicara tentang nasionalisme. Bertanggung jawabkah sikap yang semacam itu? Jelas tidak, tetapi masih saja diucapkan. Kata telah kehilangan makna, sebagai bayangan dari integritas pribadi yang rapuh dan kusut.
Sebagai sebuah bangsa terbesar keempat di muka bumi, panorama yang kita saksikan sekarang ini sungguh mengherankan. Cina dan India sebagai bangsa terbesar pertama dan kedua bila diukur dengan jumlah penduduk masing-masing 1,3 miliar dan 1 miliar lebih, kini sedang berpacu dalam membangun ekonominya dengan kecepatan tinggi. Indonesia justru dipasung oleh demokrasinya sendiri. Secara formal, Cina masih komunis, tetapi dalam realitas "kultur coca cola" justru yang menang. India memang telah lama dikenal sebagai negara demokrasi, dan sampai batas-batas yang jauh berjalan relatif baik. Di atas prinsip demokrasilah India membangun negaranya.
Memang, dunia sering dikejutkan oleh pembunuhan politik yang berlaku di negara itu: Indira dan anaknya, Rajiv, adalah di antara korbannya. Tetapi, demokrasinya tetap saja berjalan, tidak dikorbankan, diganti dengan sistem otoritarian, misalnya.
Indonesia memang agak ganjil. Demokrasi sudah dua kali dibunuh di sini, kebebasan politik warga dikebiri. Anehnya nama demokrasi tetap digunakan, apakah itu diberi embel-embel terpimpin atau malah Pancasila. Dalam realitas, demokrasi itu sudah menghilang dalam rentang waktu hampir 40 tahun (1959-1998) dalam sejarah modern Indonesia. Dua sistem demokrasi semu ini sama-sama berakhir dengan tragedi yang dialami penciptanya, bangsa dan negara telah dikorbankan. Bertahun-tahun langit politik Indonesia dipenuhi oleh kutukan terhadap demokrasi semu itu.
Sejak 1998, kran demokrasi dibuka kembali oleh BJ Habibie, dan berjalan sampai detik ini. Tetapi, yang berlaku adalah demokrasi prosedural dan teknikal, berupa pemilihan-pemilihan, dari pucuk sampai ke kawasan tingkat dua. Karena sifatnya yang serba formal itu, demokrasi Indonesia tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan tidak ada, lautan kemiskinan tidak semakin menyusut, sementara politisi tetap saja berkicau untuk memenangkan partainya masing-masing dalam pemilihan. Seluruh energi dikerahkan untuk itu. Pertanyaan mendasar yang belum pernah dijawab sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia adalah: menang untuk apa?
Selama pertanyaan ini tetap saja menggantung, maka demokrasi dalam realitas sama dengan malapetaka. Masalah inilah yang sangat perlu direnungkan semua anak bangsa agar demokrasi itu dapat bertahan dengan memberi keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat banyak. Jika arahnya tidak ke sana, saya khawatir ungkapan penyair Madura, Bung Zawawi D. Imron, yang disampaikan kepada saya di Surabaya pada 26 Agustus 2007 memang mencerminkan kultur politik kita.
Bung Zawawi bertanya tentang bedanya antara penyair dan politisi. Setelah saya menjawab tidak tahu, lalu dijawabnya sendiri: "Penyair tersesat di jalan yang benar; politisi merasa benar di jalan yang sesat." Tajam sekali, bukan? Sebab itu ada baiknya politisi kita mau bergaul dengan para penyair yang tidak jarang melontarkan analisis dahsyat di luar dugaan, tetapi sangat penting untuk didengar dan diperhatikan, demi memfungsikan demokrasi kita untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk menggemukkan elite politik.
Ralat Resonansi
Dalam Resonansi edisi 30 Oktober 2007 berjudul 'Tragedi Amir Sjarifuddin' ada tertulis "Dengan diberi modal 25 ribu franc..." yang benar adalah "Dengan diberi modal 25 ribu gulden (mata uang Belanda)". Dengan ini kesalahan diperbaiki. Terima kasih.
 |
Publikasi 
