|
Pertanyaan moral yang mengemuka adalah: mengapa anggota DPR yang berjumlah 550 itu masih harus dimanjakan dengan Laptop yang hanya seharga Rp. 12,1 milyar untuk 550 unit? Jangankan membeli Laptop yang harganya hanya sekitar Rp. 10 juta per unit, menambah bini baru pun bagi anggota DPR itu tidak ada masalah dari segi keuangan. Sebagian perempuan Indonesia tampaknya tidak terlalu risau untuk menjadi isteri ke berapa, apatah lagi dapat anggota DPR dengan penghasilan yang lumaian. Bukankah untuk hidup layak di Indonesia sekarang bagi sebagian kita alangkah sulitnya?
Yang tidak dipertimbangkan oleh elit legislatif ini adalah kesan publik yang sangat buruk dengan kasus Laptop ini. Anggota legislatif yang menyandang gelar sebagai wakil rakyat itu memang ternyata tidak punya kepekaan nurani: untuk sebuah Laptop pun negara harus "diperas". Kabarnya anggota DPD juga tidak mau kalah untuk mengikuti jejak DPR ini. Jangan ditanya lagi tentang proyek-proyek besar, telinga mereka pasti sangat nyaring mengintainya. Bahwa ada aturannya untuk pembelian Laptop itu, masalahnya bukan terletak di situ. Mengapa untuk sebuah Laptop saja. anggota DPR masih tidak merasa sungkan minta pada negara. Apa ini tidak kebangetan?
Negeri ini sudah terlalu sarat dengan beban kultural, psikologis, ekonomi, dan politik. Secara kultural dan psikologis, sebagian kita telah lama terpasung dalam mentalitas menerabas, untuk meminjam temuan Kuntjaraningrat tahun 1960-an: ingin cepat kaya dengan jalan menerabas tanpa kerja keras. Dalam sebuah budaya bangsa yang kumuh, main jalan pintas bukanlah asing. Gaya hidup orang Pertamina tahun 1970-an yang pongah dan parlente misalnya adalah salah satu contoh dari sikap mental menerabas itu. Seakan-akan negeri ini mau diatur "pajo awak sajo" (semau gue).
Tetapi setelah Mochtar Lubis dengan koran Indonesia Rayanya membongkar korupsi besar-besaran di tubuh BUMN itu dengan utang sebesar 11 milyar dolar Amerika baru orang terbelalak. Ternyata imperium Pertamina itu telah kropos dari dalam. Setelah masalahnya diambilalih presiden, maka selesailah kasusnya. Selesai dalam arti Pertamina dibebaskan dari jerat hukum, artinya mereka yang tersangkut dalam permainan kotor itu boleh lenggang kangkung dengan kekayaan yang melimpah.
Ternyata proses pembusukan telah lama menggurita dalam tubuh Pertamina, dan sampai sekarang jumlah tikus yang rakus masih berkeliaran di sana. Bahkan sebenarnya tidak ada BUNM di Indonesia yang benar-benar sehat. Secara politik dan ekonomi, hampir semua perusahaan negara telah lama jadi sapi perahan oleh para petualang politik dan ekonomi.
Apakah itu untuk kepentingan pribadi atau partai, sudah lama menjadi rahasia umum. Benarlah pendapat yang mengatakan bahwa elit bangsa ini bekerja bukan untuk memperbesar aset negara, tetapi malah menggerogotinya, jika perlu sampai kurus kering. Bahkan banyak BUNM tidak jarang harus makan usus untuk survival. Para direksi yang juga punya mental menerabas tidak malu-malu berpesta dengan melalap usus perusahaan ini.
Anggota DPR kita tentu mengerti kondisi bangsa yang labil dan tidak menentu ini. Tetapi tokh mereka tidak perlu merasa malu dengan kasus Laptop itu. Suasana psikologis inilah yang tidak dipertimbangkan di tengah 42 juta rakyat miskin kita pada 2007 ini. Jika nurani wakil rakyat sudah tumpul, dan pemerintah juga ragu-ragu untuk melawan korupsi dan segala bentuk penyelewengan, lalu kepada siapa lagi mereka harus mengadu? Rakyat yang juga sering terjangkit penyakit amnesia (mudah lupa) telah dieksploitasi secara sangat kasar oleh para petualang politik dan ekonomi selama beberapa dasa warsa di era kemerdekaan.
Saya sudah sampai kepada kesimpulan historis bahwa ternyata masalah fundamental yang melingkari bangsa ini adalah masalah kepemimpinan yang tidak efektif. Bisa saja sang pemimpin itu orang baik dan jujur, tetapi tak cukup punya nyali untuk bertindak membela kepentingan yang lebih besar, tentu tidak banyak gunanya. Pemimpin yang saya maksud di sini meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ambillah contoh kejaksaan agung misalnya. Bisa saja seorang Jaksa Agung Muda punya keberanian hukum untuk menjerat koruptor, tetapi jika atasannya berhati ciut untuk bertindak, masalahnya akan terhenti sampai di situ.
Ringkas cerita, pemimpin yang diperlukan oleh Indonesia adalah tipe pemberani, tegas, di samping jujur dan bersih. Di luar kategori itu, saya melihat akan sangat sulit bagi bangsa dan negara ini untuk melepaskan dirinya dari pasungan kultural yang busuk dan korup. Kasus Laptop hanyalah puncak gunung es dari sebuah kumulatif borok mental yang akut.
 |
Publikasi 
