|
Dalam sebuah diskusi tentang kondisi kesenjangan sosio-ekonomi di Sumbar, pertengahan Maret 2007, saya mengutip informasi dari seorang wartawan tentang kemiskinan di ranah itu yang telah mencapai angka 1,6 juta dari 4.450.000 penduduk. Angka ini dihubungkan dengan jumlah penerima subsidi langsung tunai (SLT) per rumah tangga dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM yang menghebohkan itu.
Riciannya pada setiap daerah tingkat II adalah sebagai berikut: Untuk Kabupaten Mentawai 13.858, Pesisir Selatan 41.414, Solok 25.089, Sawahlunto/Sijunjung 12.921, Tanah Datar 18.229, Padang-Pariaman 24.683, Agam 23.417, 50 Kota 20.952, Solok Selatan 9.588, Darmasraya 8.421, Pasaman Barat 32.102. Kemudian untuk Kota: Padang 38.099, Solok 2.424, Sawahlunto 2.290, Padang Panjang 948, Bukit Tinggi 4.092, Payakumbuh 5.217, Pariaman 2.998. Total SLT Sumbar 312.640. Jika dikalikan dengan anggota sebuah rumah tangga, maka angka itu menjadi 1,6 juta, seperti yang telah disebut di atas, yaitu di atas 30 persen, lebih rendah daripada Bengkulu dan Riau yang berada di atas angka 40 persen.
Dalam pembicaraan singkat saya dengan Gubernur Gamawan Fauzi pada 21 April, dikatakan bahwa angka kemiskinan yang benar adalah 12 persen, lebih sedikit. Selisihnya sangat jauh dengan data yang saya peroleh. Lalu, bagaimana dengan rumah tangga miskin (RTM) penerima SLT? Menurut Gubernur, orang akan berebut untuk mendapatkan SLT itu, terutama yang berupa uang. Dengan kata lain, jika standar SLT yang dipakai, kata Gubernur, sama sekali tidak menggambarkan kondisi riil. Karena SLT, jumlah RTM melonjak secara siginifikan.
Jika ini yang benar, maka saya sebagai warga Minang yang sudah berusia 72 tahun, merasa sangat malu. Mengapa ada saja orang yang sampai hati dengan seenaknya saja memiskinkan diri, padahal di rumahnya mungkin ada dua sepeda motor, misalnya. Ini namanya telah mengambil bagian orang lain yang jauh lebih berhak. Itu, jika keterangan Gubernur lebih valid. Dengan demikian, perlu uji data, jangan-jangan yang benar adalah wartawan yang kebetulan juga adalah seorang Minang.
Tanpa data yang sahih dan akurat, akan sulit sekali kita secara tepat memetakan pendapatan penduduk. Akibatnya, pola pembangunan untuk memerangi kemiskinan akan sangat tidak terarah alias ngawur. Dalam kaitan ini, saya berharap perguruan tinggi di provinsi itu akan melakukan penelitian yang lebih serius, tidak hanya berdasarkan penerima SLT. Tetapi, jika gejala SLT mengandung kebenaran sebagai indikator kemiskinan, maka gubernur dan pemda jangan ragu-ragu untuk mengakui bahwa Sumbar selama ini belum berhasil melawan kemiskinan. Bukankah dulu juga terdengar berita tentang kekurangan gizi di Sumbar?
Sebenarnya bukanlah suatu yang aneh bila kita dengar info tentang tidak efektifnya kerja gubernur yang satu ke gubernur yang lain di seluruh nusantara. Angka kemiskinan Indonesia tahun 2007 ini, menurut hitungan saya, akan melonjak menjadi 42 juta, naik dua setengah juta dari data yang diberikan BPS tahun 2006.
Parameter kemiskinan itu biasanya dikaitkan dengan pendapatan yang bergerak dari 0 sampai dengan dua dolar (Rp 18 ribu) per hari. Siapa mereka ini? Sebagian besar adalah para petani, nelayan, buruh kecil, dan sektor yang bekerja secara serabutan. Seorang petani Demak merangkap tukang batu pernah mengeluh kepada saya bahwa jika dia bekerja di sawah orang lain di kampungnya, penghasilannya hanyalah sekitar Rp 12 ribu-Rp 15 ribu per hari plus makan tengah hari.
Oleh sebab itu, mari kita jujur untuk mengakui bahwa beban kemiskinan bangsa sungguh berat dan kita tidak serius mengatasinya selama lebih 60 tahun merdeka. Ini fakta keras yang tidak boleh ditolak oleh siapa pun. Menolak fakta ini berarti berdusta di siang bolong. Bahkan, ada teman saya seorang politikus mengatakan bahwa nasib sebagian besar petani Indonesia tidak pernah membaik sejak zaman VOC. Mungkin ini berlebihan, tetapi ada kebenaran dalam pernyataan itu.
Kembali ke Sumbar. Jika keterangan Gubernur mengandung kebenaran bahwa orang berebut SLT padahal belum tentu miskin, maka pertanyaannya adalah: Di mana letak kepribadian dan harga diri warga Minang yang terlibat dalam perebutan itu? Apakah martabat itu sudah demikian murahnya, sehingga mau memperdagangkan kemiskinan sekadar mendapatkan Rp 300 ribu per bulan? Atau dalam kalimat lain, praktik SLT hanyalah menambah jumlah pembohong di kalangan warga negara. Artinya, bangsa ini sedang mengidap penyakit ''mentalitas dhuafa'', sebuah penyakit akut yang kultural sifatnya. SLT yang semula punya tujuan baik ternyata sama sekali tidak mendidik.
Dengan demikian, rupanya masalah kita tak kunjung usai juga, disumbat di sini, memancar sebelah sana. Indonesiaku: Kapan lagi mau belajar, sementara batang usia bangsa ini semakin meninggi, bukan?
 |
Publikasi 
