|
Minggu keempat September dan awal Oktober 2006, berita tentang Lapindo yang telah menyiksa rakyat di Sidoarjo, agak ditingkah oleh reaksi Prabowo terhadap isu kudeta yang ditafsirkan dari otobiografi BJ Habibie yang baru saja diluncurkan dan telah menjadi best seller.
Prabowo sebagai Pangkostrad mengatakan, ia tidak mungkin melakukan perbuatan makar yang bertentangan dengan konstitusi itu. Apalagi katanya ia sangat hormat kepada Presiden Habibie yang baru diangkat dalam situasi politik yang serba gawat itu.
Periode panjang kekuasaan Pak Harto berakhir sudah. Perlu dicatat kedua tokoh ini merupakan bagian dari rezim Orde Baru itu, seperti juga sebagian besar penguasa sekarang. Apalagi Habibie dikenal publik 'anak emas' Pak Harto sejak awal 1970-an, sementara Prabowo pada waktu itu adalah menantunya. Tetapi, semua ini telah berlalu, tidak perlu diungkit-ungkit lagi, kecuali untuk kepentingan publik yang lebih besar.
Apa sebenarnya yang terjadi pada bulan Mei 1998 itu? Secara umum adalah proses berakhirnya sebuah rezim yang diawali oleh terpaan krisis moneter di Korea dan Asia Tenggara. Tahun 1997, angin limbubu krisis itu semula menghantam Thailand yang menyebabkan kepanikan yang dahsyat. Yang ajaib adalah menkeu kita waktu itu malah berucap bahwa kita tidak perlu khawatir karena fundamental ekonomi cukup solid, tidak akan tergoyang oleh krisis itu.
Ternyata kemudian bangunan ekonomi Indonesia sangatlah rapuh, tetapi ditutupi-tutupi sekian lama. Buktinya, negara-negara lain yang juga dilanda terpaan itu sudah pulih, Indonesia sampai sekarang masih saja mengerang dalam menanggulangi ekor krisis itu. Pemerintah Soeharto tidak punya opsi lain kecuali menyerah kepada resep IMF yang semula dipercaya sebagai panacea (obat mujarab).
Setelah berjalan beberapa bulan, keadaan semakin tidak bisa dikawal, Presiden Soeharto akhirnya meletakkan jabatan untuk digantikan Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Saya tidak akan menggunakan perkataan lengser, karena berbau feodal. Suasana pada bulan Mei itu benar-benar menegangkan. Krisis ekonomi yang parah telah memicu krisis politik berupa pergantian rezim. Ketenangan dan kenyamanan hidup sirna sama sekali.
Betulkah ada kudeta sesaat setelah Habibie menjabat presiden? Jenderal Wiranto sebagai panglima ABRI ketika itu dan Jenderal Kiflan Zen sebagai Kepala Staf Kostrad era Prabowo membantah isu itu. Wiranto bahkan menepisnya dengan kalimat: ''Saya selalu mengatakan bahwa kudeta tidak pernah ada di republik ini dan mudah-mudahan tidak akan pernah ada.'' (Lih Media Indonesia, 30 September 2006, hal.1). Tetapi, mengapa sehari setelah Habibie jadi presiden pada 22 Mei 1998, Prabowo harus diganti dengan Jenderal Johny J. Lumintang yang hanya menjabat Pangkostrad selama 17 jam untuk kemudian diserahkan kepada Jenderal Djamari Chaniago? Jika krisis tidak dinilai parah, tentu Prabowo tidak perlu dicopot dan masa jabatan Lumintang mengapa sesingkat itu. Kita masih perlu penjelasan lebih jauh tentang masalah ini, karena para pelakunya masih hidup.
Kabarnya memang ada konsentrasi pasukan di sekitar istana dan rumah presiden Habibie di Kuningan. Lalu merebaklah isu tentang akan adanya kudeta yang dipimpin Prabowo, yang ternyata sekarang telah dibantah oleh berbagai pihak. Menurut Kiflan, konsentrasi pasukan Kostrad itu sudah digelar sejak 13 Mei 1998, sehari pascatragedi Mei 1998 (ibid.) yang sampai hari ini belum juga tuntas dijelaskan. Terlalu banyak masalah di negeri kita ini yang dibiarkan mengapung begitu saja, tidak ada penjelasan dan penyelesaian menyeluruh. Ini pasti menjadi beban sejarah bagi generasi yang akan datang.
Sebagai seorang yang dikenal dengan Habibie dan Prabowo, keduanya di mata saya adalah patriot sejati, saya berharap gesekan semacam ini perlu cepat diselesaikan. Bulan Ramadhan ini adalah saat terbaik bagi keduanya untuk bertemu, menghilangkan semua ganjalan yang masih tersisa, kemudian berangkulan. Jika otobiografi Habibie terkesan agak miring terhadap Prabowo, harus secepatnya dibuat ralat. Saya percaya kedua tokoh ini sama-sama tidak mau meneruskan budaya jotak-an (saling tidak menyapa), sebagaimana terlihat pada sikap beberapa pemimpin bangsa, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kita wajib mengurangi beban psiko-historis bagi anak keturunan kita yang pada saat sekarang seperti galau dengan masa depan bangsa.
 |
Publikasi 
