|
Dalam banyak hal, masalah Jawa dan luar Jawa sudah menjadi isu usang, tidak relevan lagi untuk diangkat ke permukaan. Bukankah Sumpah Pemuda 1928 yang historik telah melebur Jawa-Luar Jawa menjadi Indonesia yang satu? Momen sejarah yang sangat strategis ini punya andil yang sangat besar bagi tegaknya sebuah bangunan bangsa dan kemudian pada 17 Agustus 1945 muncul pula sebuah negara Indonesia yang utuh dengan luas sekitar 15 juta km2: 12 juta km2 lautan dan tiga juta km2 daratan, sebuah negara kepulauan yang dahsyat, tidak ada tandingannya di muka bumi.
Inilah Indonesia yang elok dan permai, tetapi masih belum menemukan kepemimpinan nasional yang efektif, kuat, dan visioner untuk menjaga segala yang baik dan mulia sebagai modal sosial yang diwariskan alam dan kultur untuk kepentingan bangsa ini secara keseluruhan, tanpa kecuali. Angka kemiskinan yang tinggi adalah indikator yang tak terbantahkan tentang belum berhasilnya kepemimpinan kita dalam mencapai tujuan utama terbentuknya negara sejak Proklamasi Kemerdekaan: keadilan dan kesejahteraan.
Sekalipun isu Jawa-Luar Jawa tidak lagi terlalu mengganggu, pada saat-saat pemilu secara diam-diam tidak jarang menjadi bahan pertimbangan dalam membaca kalkulasi politik nasional. Dimulai sejak awal kemerdekaan, munculnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, pertimbangan utamanya adalah masalah geografis, Jawa dan Luar Jawa, di samping kualitas dan modal perjuangan kedua bapak bangsa itu. Dalam perkembangan selanjutnya, perjalanan sejarah Indonesia tampaknya sudah semakin mencair, beberapa terobosan telah terjadi. Naiknya BJ Habibie menjadi presiden, terlepas dari bagaimana prosesnya, adalah indikator pertama di Indonesia. Dalam kasus ini ruh Sumpah Pemuda telah menemukan bukti konkretnya di panggung politik nasional, sementara dalam bidang lain, hampir sudah mencair semuanya.
Bukti lain dari ruh Sumpah Pemuda itu terlihat dengan tampilnya Megawati sebagai presiden, berasal dari persenyawaan darah Bali-Jawa dan darah sabrang. Adapun untuk wakil presiden, pasca-Hatta, kita kenal pula Adam Malik, Umar Wirahadikusumah (Sunda), Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla yang mewakili subkultur non-Jawa. Pernah pula nama Naro dari sabrang ditampilkan untuk calon wakil presiden, tetapi terpental secara dramatis karena presiden yang pasti terpilih "tidak berkenan".
Adapun kita menyebut nama Wirahadikusumah karena alasan sederhana saja seperti contoh ini. Jika Anda naik bus di Pulogadung, sering diteriakkan suara mau ke Jawa, maksudnya bukan ke Jawa Barat, tetapi ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Padahal, Jakarta dan Jawa Barat itu berada di Pulau Jawa, tetapi memang ada perbedaan subkultur yang saling memperkaya mosaik budaya Indonesia.
Lambat atau cepat, ruh Sumpah Pemuda harus semakin mencuat dalam penentuan kepemimpinan nasional kita. Yang harus dijadikan parameter semata-mata kualitas, integritas, dan komitmen tokoh yang bersangkutan untuk memimpin Indonesia, tidak peduli berasal dari pulau-pulau kecil yang namanya jarang singgah di otak kebanyakan kita. Yang penting orang itu punya loyalitas yang tinggi dan teruji untuk memimpin negara kepulauan yang sangat luas ini.
Untuk bergerak ke arah tujuan mulia ini, dunia pendidikan kita, terutama dalam mata pelajaran sejarah dan geografi perlu senantiasa ditekankan masalah kebhinnekaan suku bangsa dengan subkulturnya masing-masing dalam sebuah bangunan integrasi nasional yang mantap dan elok. Siapa tahu pada masanya nanti, bila ada pemilihan pimpinan nasional, isu Jawa dan sabrang sudah dimasukkan ke dalam museum sejarah untuk selama-lamanya. Satu-satunya kriteria yang dipakai adalah kualitas manusianya, dari sisi manapun orang membacanya.
Berbicara tentang subkultur, di lapangan masih berjibun kesulitan yang kita jumpai, khususnya bila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang memerlukan semangat egalitarian. Dari subkultur sabrang, pada umumnya budaya demokrasi dalam format "daulat rakyat" tidak hanya berhenti dalam bentuk wacana, tetapi terwujud dalam realitas. Di sini doktrin "daulat tuanku" tidak punya tempat berpijak sama sekali. Sebab, itu salah satu kelemahan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang masih juga dirasakan sampai detik ini adalah belum intensifnya dialog antarsubkultur Indonesia. Saya rasa, adanya gesekan-gesekan kecil antara SBY dan JK sebenarnya berasal dari gesekan subkultur ini. Solusinya: mari kita saling belajar dan saling memahami dalam gerak menuju tegaknya "daulat rakyat" yang sejati.
 |
Publikasi 
