|
Banyak peristiwa genting dan penting dalam
sejarah modern Indonesia yang tidak akrab lagi dalam ingatan kolektif sebagian
besar kita. Anak muda jangan ditanya lagi, kesadaran sejarah mereka sangat
lemah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka, karena kita yang tua belum
tentu juga peduli dengan kelampauan yang penting sekalipun.
Tidak usah kita menelusuri terlalu jauh ke zaman
prasejarah yang tak henti-hentinya merangsang minat para arkeolog untuk
mengkajinya. Dari era pasca-Proklamasi, yang belum teramat lama kita jalani,
banyak sekali sinyal kearifan yang dapat kita petik dan pedomani. Perspektif
ini hanya akan memusatkan perhatian pada tiga tanggal penting: 19, 22, dan 27
Desember 1948/1949.
19 Desember 1948. Ini adalah tanggal tertawannya Soekarno-Hatta dan
pimpinan nasional yang lain setelah Belanda menjatuhkan bom brutal di Maguwo,
Yogyakarta, sebagai permulaan agresi kolonialnya yang kedua. Dengan menangkap
pemimpin puncak itu, Belanda mengira bahwa riwayat republik yang baru tiga
tahun merdeka akan tamat dan revolusi kemerdekaan akan berantakan. Memangnya
yang mau merdeka itu hanya pemimpin? Toh, pemimpin lain seperti Sjafruddin
Prawiranegara dan Jenderal Soedirman tidak tinggal diam.
Belanda sengaja melupakan betapa gigihnya tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan
untuk memerdekakan tanah air, dan kemerdekaan itu harga mati bagi mereka. Bahwa
kemerdekaan pasti datang sudah merupakan kredo di benak para pejuang itu. Pada
1928, Hatta telah meramalkannya. Begitu juga Bung Karno, tiga tahun setelah
itu. Persiapan fisik jangan ditanya, sebab memang kosong. Aparat kolonial akan
memangkasnya sebelum berkembang menjadi kuncup. Tapi semangat dan persiapan
mental berlangsung sejak dasawarsa awal abad ke-20. Fakta ini yang sengaja
diabaikan Belanda, sehingga Yogya dibom dan Soekarno-Hatta terpaksa menyerah.
Di sisi lain, ada Jenderal Soedirman, yang dengan paru-paru satu memilih perang
gerilya ketimbang menyerah. Soedirman ingin semua kekuatan sama-sama terjun ke
medan gerilya. Tapi, karena ada masalah teknis pengamanan, akhirnya Soekarno-Hatta
harus mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah, sesuatu yang juga masuk
akal sebenarnya. Kita mafhum, sekiranya Soekarno-Hatta turut ke hutan, bukankah
pasukan kita yang belum terlalu terlatih itu akan lebih banyak dikerahkan untuk
melindungi kedua pemimpin itu?
Sidang kabinet RIS yang dipimpin Hatta pada 19 Desember 1948 mengirimkan kawat
kepada Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat dan kepada Dr.
Soedarsono, duta besar kita di India. Keduanya diperintahkan mengambil tindakan
darurat dalam upaya menyelamatkan negara yang akan dihancurkan Belanda.
22 Desember 1948. Sjafruddin dan teman-temannya membentuk PDRI di Desa
Halaban dalam Kabupaten 50 Kota. Jika Sjafruddin gagal, Soedarsono harus
membentuk pemerintah dalam pengasingan (government in exile). Demikian
tegang dan kritikal situasi pada saat itu, tapi Sjafruddin berhasil dalam
usahanya, sekalipun kawat mandat dari Yogya belum sampai. Pada 22 Desember ini
pula Soekarno-Hatta dipindahkan dari tahanan Yogya ke Bangka dan Berastagi/Parapat,
kemudian disatukan di Bangka.
PDRI sebagai Pemerintah RI yang sah melalui perjuangan gerilya selama tujuh
bulan telah berhasil menyelamatkan kemerdekaan bangsa dengan semangat heroik
yang supertinggi. Dalam tubuh PDRI tidak ada isu sipil-militer, karena dua
kekuatan itu adalah satu dan padu. Sekalipun ada sedikit gesekan antara
kelompok Bangka (Soekarno-Hatta dkk) dan PDRI, akhirnya pada 13 Juli 1949
Sjafruddin dengan jiwa besar menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden
Soekarno di ibu kota negara Yogyakarta.
Sebuah tahap perjuangan yang genting telah dilalui dengan selamat. Semestinya
Sjafruddin tidak hanya diakui sebagai Ketua PDRI, melainkan bahkan sebagai
presiden merangkap perdana menteri darurat RI, karena memang selama tujuh bulan
itu tidak ada kekuasaan lain yang sah kecuali PDRI. Soedirman sepenuhnya berada
di belakang PDRI.
27 Desember 1949. Ini adalah babak diplomasi terakhir revolusi
mempertahankan kemerdekaan berupa penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda
kepada RIS, yang dilakukan di Amsterdam pada 27 Desember 1949 sebagai hasil
Perjanjian KMB. Delegasi RIS dipimpin PM Hatta, Kerajaan Belanda oleh PM Drees.
KMB dibuka di Den Haag pada 23 Agustus dan resmi berakhir pada 29 Oktober.
Di Istana Presiden, Jakarta, pada tanggal yang sama, juga diadakan upacara
penyerahan kedaulatan. Pemerintah RIS diwakili Sri Sultan Hamengku Buwono IX,
pihak Pemerintah Belanda oleh H.V.K. Lovink. Bersamaan dengan penyerahan
kedaulatan ini, diturunkanlah bendera si tiga warna, Merah-Putih-Biru, untuk
selama-lamanya, digantikan oleh sang saka Merah-Putih, mudah-mudahan juga untuk
selama-lamanya.
Tuan Lovink, setelah peristiwa penyerahan itu, segera menuju ke Kemayoran untuk
terbang ke negerinya, tentu dengan perasaan gundah. Pada akhirnya, kemerdekaan
yang dirindukan sejak waktu yang panjang diakuilah sudah.Tahap berikutnya
adalah kerja mengisi kemerdekaan yang agak terhuyung-huyung, bukan? Berkacalah
ke masa lampau karena di situ ada kearifan, wahai anak bangsa!
 |
Publikasi 
