|
Siapa yang tidak kenal Ali Sastroamidjojo
(1903-1975)? Tokoh kelahiran Grabag Marbabu ini adalah salah seorang bapak
pendiri bangsa dan negara Indonesia. Komitmen kebangsaannya diawali sejak tahun
1923, saat ia bergabung dengan PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda.
Sebagai tokoh PNI, kiprahnya di panggung politik bangsa sangat menonjol, dan
pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) menjadi tokoh kontroversial.
Karier politik Ali cukup panjang dan beragam.
Pernah jadi duta besar, menteri, dan dua kali jadi perdana menteri di era
Demokrasi Parlementer (1950-1959). Pernah melawan Bung Karno sewaktu kabinet
yang sedang disusunnya sebagai formatur tetap saja ditolak, karena PKI tidak
dimasukkan. Ali bertahan, akhirnya dengan perasaan dongkol Bung Karno melantik
Kabinet Ali ke-2 itu pada 24 Maret 1956, menggantikan Kabinet Burhanuddin
Harahap, yang sebelumnya telah berjaya menyelenggarakan pemilu I pada 1955, sebuah
pemilu yang aman dan demokratis di tengah-tengah perbenturan ideologi politik
yang sangat tajam.
Perspektif ini tidak akan mengulas karier politik tokoh PNI ini lebih panjang,
karena memang bukan itu yang hendak dikatakan pada saat memperingati ulang
tahun "Kebangkitan Nasional ke-99", tanggal 20 Mei 2007. Tanda kutip
di sini menjadi sangat penting karena dari sudut sejarah saya meragukan
keputusan untuk penetapan tanggal 20 Mei 1908, hari berdirinya BU (Budi Utomo),
sebagai awal Kebangkitan Nasional.
Kesaksian Ali Sastroamidjojo dalam otobiografinya, Tonggak-Tonggak Di
Perjalananku (Jakarta: Kinta 1974, halaman 43), saya jadikan salah satu
alasan untuk menolak, atau setidak-tidaknya mempertanyakan validitas historis
terhadap keputusan politik di atas. Argumen saya semata-mata sejarah, bukan
yang lain. Inilah kesaksian Ali pada tahun 1923 yang harus dikutip agak panjang
karena teramat penting bagi dasar gugatan saya:
"Kesadaran kebangsaan saya baru sampai pada taraf kesukuan Jawa. Dari
sebab itu turut mengalami saat-saat peralihan radikal di dalam perkembangan
'Indische Vereniging' menjadi 'Indonesische Vereniging' yang terjadi di Den
Haag itu menyebabkan perubahan mental yang radikal pula di dalam jiwaku. Dengan
segera sekali menipislah perasaan kesukuan Jawa di dalam hatiku. Perasaan dan
kesadaran baru segera tumbuh. Saya mulai sadar bahwa saya tidak hanya termasuk
golongan suku Jawa, melainkan menjadi sebagian dari pada suatu bangsa besar,
ialah bangsa Indonesia! Sebagai bangsa Indonesia itu saya bukan 'inlander',
'inheemse' atau 'bumiputera' lagi, melainkan orang Indonesia yang mempunyai
Tanahair dengan nama baru: Indonesia! ... Segala pikiran dan perbuatan kami
yang sedang belajar di berbagai universitas di Negeri Belanda ditujukan kepada
mencapai realisasi daripada perasaan dan kesadaran ke-Indonesiaan itu."
Ali sangat jujur dalam pengakuan dan kesaksiaannya, kesadaran tentang
keindonesian baru muncul tahun 1920-an, menggantikan perasaan kedaerahan,
apakah itu Sulawesi, Sumatera, Ambon, ataupun Jawa. Bagaimana BU? Kita
menghargai dengan sangat tinggi BU sebagai gerakan kultural-intelektual, tapi
bukan untuk menciptakan sebuah bangsa yang selanjutnya bernama Indonesia.
Berkat perjuangan PI-lah, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda tahun 1928,
bekas jajahan Belanda ini tampil sebagai sebuah bangsa baru di sekitar
Katulistiwa dengan gugusan kepulauan yang cantik dan elok, sebagaimana Ali
dengan perasaan dalam telah menggambarkannya. BU sama sekali tidak berpikir
tentang Indonesia. Antara tahun 1908-1931 BU masih menutup diri untuk dimasuki
oleh suku non-Jawa, sebuah "organisai yang eksklusif", tulis
sejarawan Ahmad Mansur Suryanegra dalam bukunya, Menemukan Sejarah
(Bandung: Mizan 1995, halaman 201).
Karena itu, agar kita berlaku jujur dan adil terhadap masa lampau kita, saya
mengusulkan agar penetapan permulaan Hari Kebangkitan Nasional adalah saat
terbentuknya PI yang semula bernama Indische Vereniging menjadi Indonesische
Vereniging, kemudian kukuh dalam bahasa Indonesia sebagai Perhimpunan Indonesia.
Kapan perubahan ini terjadi, Ali menyebutnya tahun 1923, sementara Hatta dalam Memoir-nya
menulis tahun 1922. (Muhammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta,
2002, halaman 73). Untuk menentukan tanggal dan tahun yang pasti, kita dapat
meminta kepada sejarawan Taufik Abdullah untuk menelitinya.
Tapi sekiranya orang merasa kurang sreg, jadikan saja Hari Sumpah Pemuda, 28
Oktober 1928, sebagai awal Kebangkitan Nasional. Pemerintah SBY-Kalla tidak
boleh ragu untuk mengambil keputusan radikal dalam masalah ini, karena
keputusan lama tentang 20 Mei 1908 adalah ahistoris dan cacat, dan oleh sebab
itu harus dikoreksi. Bangunan sejarah bangsa haruslah ditegakkan di atas
fondasi yang kokoh dan benar. Fondasi yang ringkih akan selalu oleng, atau
mengutip kalimat seorang penyair: "Sebuah sarang di atas dahan yang rapuh
takkan tahan lama." Kita ingin Indonesia ini bertahan sampai rapuhnya
dunia ini!
 |
Publikasi 
