Jakarta - Tindak represif polisi membubarkan blokade warga terhadap Pelabuhan Sape, Bima, NTB, tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya. Meski aksi warga menduduki fasilitas umum sampai satu pekan seperti itu juga tidak tepat.

Untuk mencegah terulangnya aksi blokade demikian, jajaran pemerintah harus mewadahi aspirasi warga. Demikian kata Direktur Eksekutif, Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, dalam surat elektronik, Sabtu (24/12/2011).
 

"Modus menduduki fasilitas umum akan menjadi tren jika pemerintah terus menerus tidak peka," ujar Fajar.

Menurutnya, aksi blokade Pelabuhan Sape oleh warga merupakan ekspresi kefrustasian dalam mencari keadilan. Warga melawan sikap pemerintah dengan menduduki fasilitas umum agar didengarkan apa yang menjadi tuntutannya.

Menurut data Koalisi LSM yang dikoordinasi Walhi dan JATAM, penentangan warga setempat terhadap proyek penambangan sudah disuarakan sejak tahun 2008. Awal tahun ini Front Rakyat Anti Tambang sudah mendesak Pemda Bima untuk mencabut surat ijin perusahaan Sumber Mineral Nusantara.

"Ini adalah pembangkangan sipil yang bisa mereka lakukan," jelasnya.

Pemerintah harus benar-benar tanggap karena makin banyak kasus yang bersumber dari kekecewaan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak sosial ekonominya. Modus menduduki fasilitas umum akan menjadi tren jika pemerintah terus menerus tidak peka.

Terulangnya bentrokan yang memakan korban nyawa masyarakat memperlihatkan kelumpuhan mekanisme birokrasi dan kematian nurani aparat. "Sulit memahami logika dengan mengatakan aksi polisi sebagai bentuk penegakkan hukum. Ingat, polisi bersenjata lengkap dalam menyikapi warga yang menyuarakan penentangannya terhadap operasi perusahaan tambang. Hak warga untuk mengajukan keberatan", tutur Fajar

sumber : detiknews.com