JAKARTA, KOMPAS.com -- Tindakan penegakkan hukum oleh aparat Kepolisian di Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam menyikapi aksi blokade Pelabuhan Sape warga tidak dapat dibenarkan. Penertiban yang dilakukan polisi lebih tepat disebut tindakan brutal, karena menyerbu warga dengan senjata.

"Polisi tidak pernah mau belajar. Saat kasus Mesuji masih jadi sorotan publik, kembali terulang peristiwa-peristiwa berdarah yang memakan korban nyawa masyarakat. Ini jelas memperlihatkan kelumpuhan mekanisme birokrasi dan kematian nurani aparat," kata Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Minggu (25/12/2011) di Jakarta.

Terlebih, kata dia, dari sisi moral, tindakan aparat negara menumpahkan darah dan merenggut nyawa manusia sangat melukai nurani kemanusiaan. "Sulit memahami logika dengan mengatakan aksi polisi sebagai bentuk penegakkan hukum. Ingat, polisi bersenjata lengkap dalam menyikapi warga yang menyuarakan penentangannya terhadap operasi Perusahaan tambang Sumber Mineral Nusantara. Hak warga untuk mengajukan keberatan," ujar Fajar.

Menurut data Koalisi LSM yang dikoordinasi Walhi, JATAM, LMND, penentangan warga setempat terhadap proyek penambangan sudah disuarakan sejak tahun 2008. Awal tahun ini Front Rakyat Anti Tambang sudah mendesak Pemda Bima untuk mencabut surat izin perusahaan Sumber Mineral Nusantara.

Menurut Fajar, blokade Pelabuhan Sape oleh warga merupakan ekspresi kefrustasian mereka dalam mencari keadilan. Warga melawan sikap pemerintah dengan menduduki fasilitas umum agar didengar.

"Ini adalah pembangkangan sipil yang bisa mereka lakukan. Pemerintah harus tanggap, karena makin banyak kasus yang bersumber dari kekecewaan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak sosial ekonominya. Modus menduduki fasilitas umum akan menjadi tren jika pemerintah selalu tidak peka," tutur Fajar.