Jakarta: DIREKTUR Eksekutif Maarif Insitute, Fajar Zia Ul Haq menyesalkan terjadinya kekerasan di beberapa daerah akhir-akhir ini. Yang terbaru adalah aksi pembakaran rumah pengikut Islam Syiah oleh kelompok Islam Sunni di Sampang, Madura, Jatim.

Dia menuding maraknya kekerasan itu disebabkan aparat tidak sigap mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekerasan. "Seharusnya kejadian penyerangan dan pembakaran terhadap pesantren dan rumah milik warga Syiah dapat diantisipasi aparat mengingat warga sudah melaporkan kemungkinan penyerangan tersebut. Hak itu juga menunjukkan kelemahan tindakan pencegahan polisi, ‘’ kata Fajar saat dihubungi IRnews.com, Sabtu (31/12).

YOGYAKARTA,(PRLM).- Desentralisasi yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuasaan pusat dan daerah yang digulirkan satu dasawarsa terakhir, belum mencapai
hasil dan cenderung tidak cocok karena sentralisasi kekuasaan di Jawa tetap mendominasi.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) menyatakan desentralisasi masih sekadar jargon, nilai-nilai sentralistik sangat kental dalam aplikasinya.

Berbicara di depan mahasiswa ilmu politik seluruh Yogyakarta, Selasa (27/12), Buya Syafii menyatakan desentralisasi barangkali tidak cocok dengan sosiokultur masyarakat Indonesia. Walaupun daerah diberi kewenangan/kekuasaan, pemerintah pusat masih tetap dominan kekuasaannya. Kemudian standar kekuasaan merujuk ke Jawa.

RMOL. Tindakan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian di Bima, NTB, dalam menyikapi blokade Pelabuhan Sape oleh warga tidak dapat dibenarkan. Yang dilakukan polisi lebih tepat disebut aksi brutal, karena menyerbu warga tanpa senjata di pagi ini.

"Sulit memahami logika kepolisian yang mengatakan itu sebagai bentuk penegakan hukum. Ingat, polisi bersenjata lengkap dalam menyikapi warga yang menyuarakan penentangannya terhadap operasi perusahaan tambang PT Sumber Mineral Nusantara. Warga punya hak warga untuk mengajukan keberatan," kata Direktur Eksekutif MAARIF InstituteFajar Riza Ul Haq kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 24/12).

Jakarta - Tindak represif polisi membubarkan blokade warga terhadap Pelabuhan Sape, Bima, NTB, tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya. Meski aksi warga menduduki fasilitas umum sampai satu pekan seperti itu juga tidak tepat.

Untuk mencegah terulangnya aksi blokade demikian, jajaran pemerintah harus mewadahi aspirasi warga. Demikian kata Direktur Eksekutif, Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, dalam surat elektronik, Sabtu (24/12/2011).