Ahmad Syafii Maarif

Saat publik Indonesia merasa jijik membaca berita tentang kunjungan anggota Dewan Kehormatan DPR untuk belajar etika ke Yunani, sebuah negara yang hampir gagal dengan tingkat korupsi dan praktik upeti yang marak, cerita di bawah ini barangkali dapat sedikit menyentuh nurani kita tentang bagaimana tingginya semangat berkurban rakyat kecil. Cerita ini saya peroleh dari seorang sopir taksi Primkopad (Primer Koperasi Angkatan Darat) bernama Daliman (46) yang mengantarkan saya ke bandara Adisutjipto, Jogjakarta, pada 23 Oktober 2010. Ini untuk kedua kalinya saya bersamanya. Sekitar 30 menit dalam perjalanan, Bung Daliman terus saja bercerita, sesekali saya sela dengan pertanyaan. Bagi saya info yang disampaikan dengan cara yang sangat lugu itu sungguh mengharukan, teramat dalam pesan moral yang disimpannya.
    Adalah Desa Pentung, Seloharjo, kecamatan Pundong, kabupaten Bantul, Jogjakarta, desa asal Daliman. Sebagian besar penduduknya terdiri buruh tani dengan tingkat pendapatan yang serba minim. Isteri Bung Daliman adalah salah seorang dari penduduk dalam kategori itu, sosok pekerja keras, sedangkan Daliman sendiri, mantan penarik becak selama delapan tahun, sekarang naik pangkat sebagai sopir taksi. Penghasilannya berkisar antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.500.000 per bulan yang diterimanya dengan penuh kepasrahan. Itu jika ia selalu sehat sepanjang bulan. Coba bayangkan, seorang Daliman harus menyopir  selama 10 tahun untuk menandingi besarnya uang saku anggota DPR yang sedang perlisir ke Yunani, hanya dalam beberapa hari.

Ahmad Syafii Maarif|

Beberapa minggu yang lalu, saya dikunjungi Presdir (Presiden Direktur) PT IGN (Industri Gula Nusantara), Ir Lie Kamadjaja MBA beserta rombongannya. Saya menerima pada siang hari di Masjid Nogotirto, Yogyakarta. PT IGN yang didirikan pada 27 Oktober 2004 itu merupakan perusahaan patungan antara PTP Nusantara IX (Persero) Semarang dan PT Multi Manis Mandiri Jakarta dengan penyertaan saham 36 persen dan 64 persen. Sekarang, PT IGN baru punya satu pabrik gula di Cepiring, Kendal, Jawa Tengah, yang mulai beroperasi sejak dua tahun yang lalu. Untuk membalas kunjungan manajemen IGN, saya dan teman-teman pada 9 Oktober 2010 berkunjung pula ke Cepiring dengan dua tujuan melihat lokasi masjid yang akan direnovasi dan meninjau PGC (Pabrik Gula Cepiring).

PGC itu sudah berusia hampir dua abad sejak didirikan tahun 1835. Saat itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dengan nama Kendalsche Suiker Onderneming. Mulai beroperasi tahun 1837, pabrik ini dalam perjalanan waktu berkali-kali terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai sebab: perang, krisis ekonomi dunia, kekurangan bahan baku, dan lain-lain.

Tahun 1942, pabrik ini dikuasai Jepang dan dijadikan markas pertahanan. Akibatnya, terjadi penghancuran atas tempat dan alat-alat pabrik. Antara tahun 1945 sampai 1953, pabrik tersebut dikuasai kembali oleh Belanda, tetapi tidak dapat berjalan. Tahun 1954, dioperasikan kembali, sayangnya dengan jalan menganibal beberapa pabrik gula yang ada di Jawa Tengah. Pada Desember 1957, diambil alih oleh pemerintah dan dikelola berbagai badan milik negara. Sejak tahun 1998, selama 10 tahun, PGC terhenti lagi karena kekurangan bahan baku tebu plus manajemen yang tidak sehat.

Rudi Sukandar

Ketidakpuasan warga asli atas berbagai ketimpangan, bisa meledak menjadi konflik etnis.

VIVAnews - Ketika konflik komunal di Tarakan, Kalimantan Timur terjadi, ingatan kolektif kita langsung merujuk pada kekerasan antar kelompok di Kalimantan Tengah, yang terjadi di Sampit hampir sepuluh tahun lalu. Mengingat potensi bahayanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun buru-buru mengingatkan ”para petugas keamanan untuk tidak menyikapi konflik di Tarakan sebagai kasus biasa” (VIVAnews, 29 September 2010).

Belajar dari pengalaman di Kalimantan Tengah, Pemerintah memang harus bertindak tegas, dan cepat agar kekerasan antar kelompok ini tak menyebar ke daerah lain.  Salah satu hal yang mungkin menjadi perhatian pemerintah adalah besarnya dana yang dikeluarkan mengirim para petugas keamanan di daerah konflik tersebut.
 
Namun demikian besarnya dana itu akan menjadi tak signifikan dibandingkan jika konflik itu meluas.  Dalam riset soal Sampit yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu, salah seorang Bupati di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah mengatakan dia tidak peduli dana yang harus dikeluarkannya sepanjang konflik tidak meluas .
 

Dia juga mengatakan kerusakan besar-besaran di kota Sampit akibat konflik membuat dana yang dia keluarkan menjadi tak berarti. Langkah sang Bupati itu membuahkan hasil dengan dapat dihentikannya kekerasan di daerahnya.

Ahmad Syafii Maarif

Pemerintah dan segenap aparatnya adalah eksekutor negara. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan sangat gamblang dijelaskan dalam kalimat berikut. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia…."

Ada empat kewajiban dan tugas utama Pemerintah Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD ini, yaitu melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan turut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan pengalaman sejarah selama lebih 65 tahun sejak proklamasi, tugas-tugas utama itu sudah dijalankan pemerintah, tetapi tidak pernah maksimal. Berbagai kendala menjadi alasan pokok mengapa Pemerintah Indonesia merdeka sering benar keteteran dalam melaksanakan perintah UUD itu, baik era DL (Demokrasi Liberal), DT (Demokrasi Terpimpin), DP (Demokrasi Pancasila), atau era demokrasi tanpa nama sejak 12 tahun yang lalu.

DP menuding DT telah melanggar UUD atau tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Selama lebih tiga dasawarsa, DP ini telah melahirkan bapak pembangunan karena dinilai telah berjasa melawan inflasi yang sangat parah pada era DT. Demi pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD, DP menyelenggarakan penataran P4 selama bertahun-tahun dengan biaya miliaran rupiah. Terkenallah para manggala sebagai penatar P4 itu. Dengan mulut berbusa-busa, para manggala itu begitu berusaha meyakinkan peserta bahwa dengan P4, Indonesia akan mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan secara merata untuk seluruh rakyat.