Dalam rangka meneguhkan komitmen kebangsaan dan kemanusiaan dalam konteks diseminasi wacana pemikiran Islam dan Sosial, MAARIF Institute for Culture and Humanity pada Rabu siang (15/12) meluncurkan Jurnal MAARIF Volume 5 No.2 tahun 2010. Acara peluncuran dilakukan di Auditorium Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat. Dalam acara itu juga dilangsungkan diskusi mengenai tema besar yang sama, yang diangkat dalam jurnal MAARIF edisi kali ini yaitu tentang ‘Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara’. Dalam diskusi yang dipandu oleh Muhd, Abdullah Darraz ini, hadir sebagai narasumber yakni Dr. Asvi Warman Adam (Sejarawan dan Peneliti LIPI), Radhar Panca Dahana (Budayawan) dan Usman Hamid (Ketua Badan Pengurus KontraS).

Acara peluncuran jurnal ini dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, diantaranya Romo Franz Magnis Suseno, Jacob Tobing, dan juga mantan Menteri Kesehatan RI Ibu Siti Fadilah Supari. Pada sesi pengantar, pendiri MAARIF Institute for Culture and Humanity, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif atau biasa disapa Buya Syafii menyampaikan kritiknya pada pemerintah republik ini yang dirasa kurang fokus pada persoalan yang membelit rakyat Indonesia. Sehingga dikhawatirkan, bangsa ini akan terus terseok-seok dalam kubangan persoalan kebangsaan yang sangat mungkin akan menganggu proses demokratisasi yang tengah berjalan. Buya Syafii juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap semakin maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini. 

MAARIF Institute, 15 Desember 2010. Grafik aksi kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2010. Aksi-aksi kekerasan nyaris tanpa jeda mengoyak jalinan harmonisasi kerukunan umat beragama. Gejala pembiaran negara bahkan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam tindakan-tindakan intoleran tersebut merupakan sebuah anomali dalam proses demokratisasi. Padahal demokrasi kita membutuhkan pembelajaran dengan mengukuhkan semangat keterbukaan, bukan sikap pembiaran yang menonjolkan eksklusivisme golongan. Jika tidak ada ketegasan aparat negara (kepolisian) dan langkah pro-aktif kelompok-kelompok sipil berbasis keagamaan guna meredam kekerasan maka masa depan demokrasi kita yang masih belia ini berada di tubir jurang ketidakpastian.

Melonjaknya angka kekerasan berbasis sentimen keagamaan pada 2010 ini menjadi fakta yang tak terbantahkan. Berdasarkan temuan Aliansi Kebangsaan untuk Kerukunan Beragama (AKUR), Jawa Barat menjadi salah satu lumbung terjadinya kekerasan berbasis agama dengan 117 kasus hingga pertengahan September 2010 yang lalu (termasuk kasus kekerasan di HKBP Ciketing, pembakaran masjid Ahmadiyah di Ciampea Bogor). Fakta ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan angka kekerasan di Jawa Barat tahun 2009 yang berjumlah 114 kasus.
 

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafiie Maarif membantah bahwa dirinya telah menerima sebuah apartemen mewah dari Aburizal Bakrie. "Berita itu fitnah, dan tidak jelas asal-usul sumbernya," ujar pengacara Syafiie, Todung Mulya Lubis, di kantornya, Rabu (8/12).

Kabar itu sendiri dihembuskan oleh Majalah Suara Islam dalam tulisan berjudul Multi Accident Award. Dalam berita itu disebutkan Syafii menerima apartemen mewah seharga Rp 2 miliar.

Pemberian ini, menurut Suara Islam, untuk membungkam Syafiie yang sering bersuara kritis soal insiden Lumpur Lapindo. Tulisan yang dibuat oleh Jaka Setiawan ini sendiri diterbitkan dalam edisi 19 November-3 Desember 2010.

Menurut Todung, berita itu tidak pernah dikonfirmasikan kepada Buya Syafiie, panggilan Syafii Maarif. Menurutnya, pemberitaan ini sebagai bentuk pencemaran nama baik bagi Syafiie. "Pembunuhan karakter terhadap Buya sebagai guru bangsa dan pejuang kemajemukan bangsa," ujarnya.

Todung menambahkan, pihaknya tidak serta merta akan mengambil langkah hukum. "Tapi kami akan mengadukan ke Dewan Pers karena kami pikir forum ini yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

http://www.tempointeraktif.com

Ahmad Syafii Maarif

Agar fair, sebelum kita lanjutkan, pertanyaan ini perlu diajukan: mengapa masih saja banyak Muslim harus menyabung nyawa di negeri orang? Salah satu jawabannya ternyata sangat getir: banyak penguasa dan elite Muslim di berbagai negara memang tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Di samping itu, korupsi dibiarkan merajalela. Indonesia termasuk dalam kawasan gelap itu. TKI kita banyak yang menjadi budak di negeri orang, sementara lapangan kerja di sini memang tidak tersedia buat mereka. Selain itu, banyak di negeri Muslim apa yang yang disebut sebagai prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat tidak dijamin, terlebih di Arab Saudi. Indonesia, dalam hal ini, termasuk negara yang maju sekalipun tujuan demokrasinya berupa kesejahteraan untuk semua malah semakin menjauh.

Islamofobia Sarrazin juga punya banyak pendukung di Jerman. Ketika Sarrazin diminta mundur dari Deutsche Bundesbank (tempat ia bekerja) sebagai ekor dari karya tulisnya yang kontroversial itu, protes pembelaan pun berdatangan. Sarrazin memang mendapatkan tekanan masif, termasuk dari kalangan perbankan karena gagasannya yang rasis dapat merugikan dunia perbankan. Para pejabat bank itu bernapas lega setelah salah seorang stafnya, yaitu Sarrazin, dibebastugaskan, sesuatu yang tidak berlaku selama 50 tahun dalam sejarah bank itu.

Dalam Spiegel online (9 Oktober 2010) terbaca bahwa Sarrazin sejak Mei 2009 memulai kariernya di Bundesbank dan semestinya baru akan berakhir tahun 2014. Sebelumnya, ia pernah bekerja di bidang keuangan di Kota Berlin. Di sini pun ia memicu kontroversi karena dinilai menghina orang miskin yang biasa menerima jaminan sosial Jerman. SPD (Social Democratic Party) tampaknya juga akan mencabut keanggotaan Sarrazin karena dianggap terlalu ekstrem dalam berpendapat sekalipun survei mengatakan banyak rakyat biasa Jerman mendukung gagasan-gagasan provokatifnya.