Oleh Ahmad Syafii Maarif

Mungkin Anda mengira saya senang menulis tentang tokoh ini? Tidak sama sekali. Perasaan saya sangat getir dan luka bercampur marah, mengapa Qadafi (Mu'ammar al-Qadzdzafi) kehilangan akal sehat dengan membunuh ratusan rakyatnya sendiri, padahal dia sudah berkuasa sejak 1 September 1969 melalui sebuah kudeta militer terhadap Raja Idris. Sejak itu, kekuasaannya berlangsung tanpa ada yang berhasil melawannya, sampai meledaknya Revolusi Rakyat pada 17 Februari 2011, atau disebut juga sebagai Revolusi 17 Februari.

Tak seorang pengamat pun yang berpendapat bahwa Qadafi akan bisa bertahan. Kekuasaan otoritariannya yang berlangsung demikian lama pasti tumbang. Anaknya Saif al-Islam yang ingin berkompromi dengan rakyat yang sedang melawan ayahnya boleh jadi akan berujung dengan sebuah kesia-siaan. Sudah sangat terlambat. Saya pernah pula bertemu dengan Saif al-Islam ini di sebuah hotel di Jakarta beberapa tahun yang lalu.

Mengapa kegetiran dan kemarahan menguasai batin saya setelah mengikuti drama maut yang menimpa rakyat Libya? Cerita di bawah ini akan sedikit menjelaskan. Setidak-tidaknya tiga kali saya menemui Qadafi untuk berbagai kepentingan selama 13 tahun terakhir. Pertama, mendampingi Ketua PP Muhammadiyah Dr M Amien Rais di akhir 1998. Kami diterima di tendanya dengan digelar karpet merah sebagai tamu terhormat. 

Oleh Ahmad Syafii Maarif
   
Salah satu tuntutan utama Revolusi Tahrir di Mesir ialah ditegakkannya prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin negara. Ini adalah sesuatu yang hilang selama puluhan tahun. Kelompok Ikhwan yang dilarang selama ini, tetapi tetap hidup dan bergerak secara diam-diam dengan organisasi yang rapi, juga menginginkan tegaknya demokrasi di Mesir.

Dengan demikian, sistem demokrasi sudah menjadi kehendak sebagian besar rakyat Mesir, kecuali faksi minoritas HI (Hizbut Tahrir), yang menganggapnya sebagai sistem kafir yang harus ditentang karena berlawanan dengan sistem khilafah yang mereka anut dan perjuangkan.

Orang boleh saja berdebat tentang demokrasi dalam kaitannya dengan Islam, tetapi dengan segala kelemahan sistem ini, seorang warga negara tidak mungkin terjamin hak-haknya secara penuh, kecuali dalam kultur demokrasi.

Siapa mengira sebelumnya bahwa pada awal dasawarsa kedua abad ke-21, bumi Afrika Utara digoncang oleh demonstrasi lautan manusia dengan tujuan tunggal: mengakhiri sistem otoritarian yang membelenggu kebebasan warga. Dimulai dari Tunisia, melebar ke Mesir, kemudian entah ke mana lagi. Sistem demokrasi sedang menjadi tuntutan publik untuk dilaksanakan.

 

Ahmad Syafii Maarif

Presiden Tunisia yang korup telah terguling pertengahan bulan yang lalu. Kini diikuti oleh rakyat negara-negara Arab lainnya berunjuk rasa, dan yang terhebat adalah Mesir. Negeri pramida berperadaban tua ini tampaknya sudah berada pada titik point of no return untuk melakukan transformasi politik secara radikal. Lihatlah lautan manusia di alun-alun Tahrir berdesak-desakan dengan tuntutan tunggal: pembebasan dari cengkeraman Presiden Husni Mubarak. Sudah ratusan yang mati, tetapi sang presiden masih berupaya untuk menyelamatkan rezimnya dengan berbagai cara. Sekutu Amerika, Inggris, dan Israel itu kini dihadapkan pada realitas keras dan pahit: rakyat menuntutnya agar meninggalkan istana yang telah ditempatinya hampir tiga dasawarsa.

Selama berkuasa, Mubarak menggunakan tangan besi terhadap lawan-lawan politiknya, entah berapa yang ditangkap, entah berapa pula yang terbunuh, kita tidak punya data kuantitatif. Sekiranya tangan besi digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, sekalipun kebebasan ditindas, mungkin Mubarak tidak perlu dihina rakyatnya sendiri. Sebab, ada sesuatu yang fundamental yang dapat dibanggakannya: rakyat tidak lapar. Sayang Mubarak tidak belajar pada Presiden Soeharto yang pernah diberi gelar Bapak Pembangunan, karena memang punya prestasi untuk memakmurkan rakyatnya, sekalipun kemudian berantakan kembali.

Soeharto dan Mubarak sama-sama menjadi sekutu Amerika. Di bawah Soeharto perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia telah mengeruk keuntungan yang luar biasa, terutama di sektor pertambangan dan jasa. Kemudian, 13 tahun sepeninggal Soeharto, bangsa ini masih belum bisa melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan neo-imperialisme itu. Bukankah prahara BLBI berlaku karena mengikuti perintah Washington via IMF? Memang, posisi sebuah negara tergantung akan sangat sulit mengangkat muka di depan "induk semangnya." Di dalam negeri, seolah-olah berdaulat, tetapi dalam masalah-masalah yang menyangkut luar negeri, sebagian kedaulatan itu telah lama terlepas.

Ahmad Syafii Maarif

Kultur buram menyandera kita. Peribahasa Melayu itu selengkapnya berbunyi: ”Main api terbakar, main air basah”. Artinya, setiap perbuatan yang menyerempet bahaya atau perbuatan kotor, si pelaku harus berani menanggung risikonya, jangan dipikulkan ke atas pundak orang lain.

Peribahasa ini akan saya pakai sebagai pisau pembedah tentang karut-marutnya kultur Indonesia mutakhir di ranah politik kekuasaan, ekonomi, hukum, dan moral. Keempat ranah ini sudah bertali berkelindan sehingga amat sulit memisahkannya. Satu sama lain saling menempel dan mungkin sudah saling berselingkuh. Politik punya tujuan ekonomi, sebaliknya ekonomi perlu payung politik. Di antara keduanya posisi hukum diperlemah dan diperdagangkan. Pertimbangan moral sudah lama menguap, entah ke mana.

Harus ada jalan ke luar

Karena kondisi moral bangsa sudah demikian rapuh dan pengap, kelakuan mereka yang mengaku beragama atau yang tak hirau dengan agama sudah tidak bisa dibedakan lagi. Itulah kultur buram Indonesia sekarang yang dapat kita amati dengan gampang siang dan malam melalui berbagai media cetak, elektronik, dan dalam pembicaraan di mana-mana, di kota dan di kampung.